Bagikan 5.781 Sertifikat di Salatiga, Presiden: Layani Masyarakat Secepat-cepatnya dan Sebaik-baiknya
Oleh Humas
Dipublikasikan pada 25 September 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 18.033 Kali
Presiden saat melaksanakan pembagian sertifikat di Lapangan Jambesari, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Senin (25/9). (Foto: Humas/Oji)
Masyarakat harus dilayani secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan agenda pembagian sertifikat di Lapangan Jambesari, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Senin (25/9).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi membagikan sebanyak 5.781 sertifikat tanah kepada masyarakat yang berasal dari Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga secara langsung.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat salaman di belakang tadi, dirinya menanyakan berapa bulan ini sertifikat mulai masuk dan selesainya.
“Ada yang jawab 2 bulan Pak, ada yang jawab 3 bulan Pak, ada yang jawab 4 bulan Pak, ada yang 5 bulan Pak, antara 2 sampai 5 bulan. Biasanya? Biasanya enggak jelas. Katanya ada dua tahun, setahun, enggak jelas,” tutur Presiden.
Tahun ini, lanjut Presiden, telah memerintahkan Menteri ATR/BPN dan seluruh kanwil BPN, seluruh kantor BPN di kabupaten dan kota, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruh Indonesia untuk menyelesaikan target sebanyak 5 juta untuk tahun ini.
“Biasanya hanya 400.000-500.000, sekarang 5 juta, 10 kali lipat. Tahun tahun depan 7 juta harus keluar, tahun depannya lagi 9 juta harus keluar. Supaya Bapak/Ibu dan Saudara-saudara tahu, di seluruh Indonesia ini harusnya yang megang ini, sertifikat ini harusnya 126 juta sertifikat, harusnya,” tambah Presiden.
Agar cepat selesai dan hindari masalah sengketa tanah, Presiden Jokowi mengakui telah memberikan target. Oleh sebab itu, kerjanya saya beri target.
Setiap saya ke daerah, tambah Presiden, banyak masukan berkaitan sengketa tanah baik antar tetangga, masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, maupun masyarakat dengan pemerintah.
“Karena apa? Tanah yang dimiliki belum memiliki tanda bukti hak hukum yang seperti yang saya pegang ini. Kalau sudah pegang ini Bapak/Ibu sekalian, siapapun yang mau klaim, pemerintah, entah itu perusahaan, entah itu ada tetangga, ini tanah saya. Bukan! Ini tanah saya. Buktinya? Ini ada, sudah titik,” tegas Kepala Negara.
Tadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, tambah Presiden, menyampaikan bahwa nanti di Salatiga tahun depan sudah 100% selesai. Ia menambahkan bahwa Jawa Tengah masih banyak sekali, tahun 2023 diperkirakan baru rampung semuanya se-Jawa Tengah.
“Dan saya sudah pesan, wanti-wanti kepada seluruh kantor BPN, jangan menghambat yang namanya urusan sertifikat, hati-hati, saya ingatkan,” pungkas Presiden.
Sementera itu, dalam laporannya, Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan bahwa penerima sertifikat dari Kabupaten Semarang sebanyak 5.000 penerima sertifikat dan dari kota Salatiga 781 penerima sertifikat.
Untuk kota Salatiga lebih sedikit, lanjut Sofyan, karena memang tinggal sedikit tanah yang belum bersertifikat.
“Tadi kami sudah bicara dengan Kanwil dan Wali Kota Salatiga, tahun depan insya Allah 100% Kota Salatiga kita akan sertifikatkan,” kata Sofyan Djalil.
Turut mendampingi Presiden dalam agenda kali ini, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Seskab Pramono Anung, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Salatiga, dan Para Bupati serta lurah. (DNA/OJI/EN).
