Bahas Konflik Tanah Lanud Atang Sanjaya, Staf Khusus Seskab Terima Warga Rumpin

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 21 Januari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 142.812 Kali
Staf Khusus Seskab Jaleswari Pramodhawardani menerima dokumen dari wakil warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Parung, Bogor, Jawa Barat, di kantornya, Rabu (21/1)

Staf Khusus Seskab Jaleswari Pramodhawardani menerima dokumen dari wakil warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Parung, Bogor, Jawa Barat, di kantornya, Rabu (21/1)

Staf Khusus Sekretaris Kabinet (Seskab) Jaleswari Pramodhawardani menerima warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Parung, Bogor, Jawa Barat, di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (21/1).

Warga yang didampingi tim advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto untuk memfalitasi pertemuan dengan Panglima TNI dalam upaya menyelesaikan sengketa lahan serta konflik dengan Lapangan Udara (Lanud) Atang Sanjaya milik TNI AU.

Kepada Jaleswari Pramodhawardani, warga menyerahkan berkas penanganan kasus sejak masalah agaria Desa Sukamulya muncul pada  2006, saat AURI Lanud Atang Sendjaya masuk memperbaiki bandara peninggalan Jepang, dan membangun perumahan untuk AURI. AURI mengklaim memiliki tanah 1000 HA yang meliputi Desa Sukamulya yang didalamnya terdapat 16 kampung.

Jaleswari Pramodhawardani menilai berkas dokumen penanganan sengketa ini sangat penting. “Dengan begitu kita tidak harus memulai penyelesaian kasus dari nol. Kita bisa langsung melanjutkan proses yang sudah pernah ditempuh,” kata Jaleswari Pramodhawardani.

Lebih lanjut Jaleswari Pramodhawardani  menilai penetapan status penguasaan berikut peruntukannya bagi instansi pemerintah sangat penting, terutama guna mengetahui peruntukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Banyak kasus di lapangan, penguasaan serta tugas pokok dan fungsi berbeda dengan peruntukannya.

Warga juga meminta dipertemukan dengan phak-pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Keuangan.

Jaleswari Pramodhawardani mengatakan dia akan menyampaikan keinginan warga Sukamulya kepada Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, yang saat ini tengah mendampingi Presiden JokoWidodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke kawasan perbatasan kalimantan Barat.

Menurut Jaleswari Pramodhawardani, BPN  dan Kementerian Keuangan dianggap kompeten menyelesaikan persoalan rumit ini. (WID/Humas Setkab/ES)

Berita Terbaru