Bahas Optimalisasi Dana Desa, Presiden Jokowi Minta Ada Pendampingan, Dikawal, dan Diawasi
Usai menerima Emir Qatar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10) membahas mengenai Optimalisasi Dana Desa. Mengawali pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 74.958 desa dan 8.430 kelurahan yang semuanya perlu untuk dibangun.
“Kita ingin perekonomiam di desa bisa bergerak tidak kalah cepatnya dengan pergerakan ekonomi yang ada di kota. 2015 telah kita berikan 20,76 triliun, tahun 2016 diberikan 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar 60 triliun. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu berjalan optimal di lapangan,” tutur Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hal-hal produktif yang bisa langsung membuka lapangan pekerjaan. Ia juga berharap agar semua yang dikerjakan dilakukan dengan warga melalui musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
“Dan yang kedua saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan dikawal dan juga manajemen lapangannya diawasi semuanya,” pungkas Presiden di akhir pengantar.
Menteri yang hadir pada Ratas tersebut diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menhub Budi Karya, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menkes Nila Moeloek, Menkominfo Rudiantara, Kemendes PDT Eko Putro Sandjojo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mentan Amran Sulaiman, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana. (SM/DID/GUN/OJI/EN)