Bahas Otonomi Khusus Papua dan Smelter Freeport, Pimpinan DPD-RI Temui Presiden Jokowi
![Suasana pertemuan konsultasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan DPD-RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)](https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/02/DPD-300x186.jpg)
Suasana pertemuan konsultasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan DPD-RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan konsultasi dengan jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2). Pertemuan konsultasi pimpinan DPD dan Presiden Jokowi ini merupakan yang pertama kalinya sejak pimpinan DPD-RI perdiode 2014-2019 dilantik bulan Oktober lalu.
Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, pertemuan konsultasi membahas agenda-agenda strategis kedua lembaga, dalam upaya memuluskan hubungan pemerintah pusat dan daerah, Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Plus (RUU Otsus Plus) untuk Papua dan Papua Barat, masalah pertanahan.
Selain itu, kata Irman Gusman, pertemuan yang satu jam juga membahas undang-undang desa, percepatan infrastuktur, pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia, serta rencana amandemen UUD 45, dalam upaya memperkuat sistem presidensial.
DPD akan mendengar pandangan dan masukan dari Presiden Jokowi, kata Irman Gusman.
Khusus menyangkut smelter, DPD akan mengusulkan kepada Presiden agar smelter PT. Freeport Indonesia dibangun di wilayah Papua, sesuai aspirasi Majels Rakyat Papua (MRP) dan Gubernur Papua.
“Kita ingin pembangunan Papua dipercepat dengan membangun smelter di Papua, sesuai keinginan delegasi Papua kepada DPD,” kata Irman.
Saat menerima pimpinan DPD-RI itu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly. (WID/Humas Setkab/ES)