Bahas Program Kredit Usaha Produktif, Presiden Jokowi Undang Bupati Kudus

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 3 Februari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 55.397 Kali
Bupati Kudus Musthofa menjawab wartawan seusai diundang Presiden Jokowi, ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2)

Bupati Kudus Musthofa menjawab wartawan seusai diundang Presiden Jokowi, ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan, Selasa (3/2) pagi, memanggil Bupati Kudus, Jawa Tengah, Musthofa.

Kepada wartawan seusai bertemu selama sekitar 60 menit di Istana Merdeka, Jakarta, Bupati Kudus Mustofa mengatakan, pertemuan itu membahas tentang pelaksanaan program Kredit Usaha Produktif (KUP) yang rencananya akan diujicobakan di Kabupaten Kudus. Sasarannya adalah bagaimana memberikan kredit usaha produktif kepada masyarakat kecil.

“Kami ingin membangkitkan ekonomi kerakyatan yang betul-betul menyentuh kepada seluruh masyarakat di lapisan bawah,” ujar Bupati Kudus Musthofa seraya menyebutkan, targetnya program ini akan segera dilaksanakan tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan Musthofa, alokasi dana kredit dalam program Kredit Usaha Produktif itu cukup sederhana, pembiayaannya berasal dari bank daerah atau pemerintah yang menjangkau pelosok daerah. “Nanti akan dijamin melalui lembaga penjaminan dengan tarif premi yang relatif cukup murah,” ujarnya.

Menurut Musthofa, tujuan program ini adalah bagaimana kita merubah mindset, bahwa saat ini masyarakat ketika mendapat bantuan dari pemerintah, bukan lagi dana bantuan sosial, tetapi dana pinjaman, di mana masyarakat kita didik untuk berkarya.

Besaran kredit yang diberikan, lanjut Musthofa, mulai dari Rp 5 – Rp 20 juta tanpa jaminan dengan bunga enam persen. “Pokoknya pro rakyat sesuai dengan program Presiden Jokowi,” tegas Musthofa.

Sistem pengawasan program KUP ini, menurut Musthofa, mudah, karena kita sudah lakukan identifikasi, mulai dari mereka bekerja usahanya apa, kami juga punya Pendamping Wirausaha (PWU).

“Kita juga sudah inventarisir masyarakat yang dapat mengakses ini sebesar 10-20 persen dari total penduduk Kabupaten Kudus. Mulai dari petani, peternak, pedagang, jumlahnya lumayan besar dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kudus yang jumlah penduduknya hampir satu juta,” kata Musthofa.

Pemerintah, kata Bupati Kudus itu, berharap jangan sampai ada masyarakat yang tidak berkarya dan tidak bekerja, dan tidak mampu mengakses ke lembaga keuangan yang harus memberikan jaminan. (Humas Setkab/ES)

Berita Terbaru