Bahas Subsidi BBM, Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna, Senin (17/11)
Setelah selama sepekan lebih melakukan kunjungan kenegaraan ke RRT, Myanmar, dan Australia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (17/11) kembali aktif di tanah air. Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di kantor presiden, JSenin (17/11) siang.
Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan, sidang kabinet ini membicara beberapa hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan rencana besar pembangunan infrastruktur yang mungkin nanti bisa dipaparkan kalau diperlukan oleh menteri maupun oleh Dirut BUMN. Kemudian hal yang berkaitan dengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Yang ketiga, lanjut Jokowi, mengenai pembangunan nasional one stop service dan evaluasi mengenai Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar.
Juga, mengenai Persiapan Asian Games 2018, dan nantinya beberapa hal yang lain yang akan kita sampaikan, jelas Presiden Jokowi.
Selanjutnya, sidang kabinet itu dinyatakan tertutup, dan pada akhir sidang akan dilakukan konferensi pers oleh pejabat yang ditunjuk.
Subsidi Asing
Sebelumnya dalam pertemuan dengan para CEO yang hadir di KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing, RRT, Senin (10/11), Presiden Jokowi mengemukakan, subsidi BBM yang mencapai Rp 714 triliun selama lima tahun terakhir sangat membebankan anggaran negara. Jika dibandingkan anggaran kesehatan dan infrastruktur, Jokowi menilai anggaran untuk subsidi BBM sudah sangat boros.
“Anggaran kesehatan Rp 202 triliun dan infrastruktur sebesar Rp 577 triliun, ini masih kalah dari BBM bersubsidi,” kata Jokowi.
Presiden sangat khawatir APBN 2015 yang hanya sekitar Rp 2019 triliun tidak akan cukup untuk membawa perubahan apabila subsidi BBM tidak dialihkan ke sektor produktif.
Presiden Jokowi menyebut apabila tak ada perubahan, maka lebih dari setengah uang negara justru habis untuk BBM dan membayar utang luar negeri beserta bunganya.
One Stop Service
Ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11), Presiden Jokowi meminta para gubernur untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondisuf, dengan jalan membangun one stop service (pelayanan satu tempat) di setiap provinsi, kabupaten.
Dalam tiga sampai enam bulan ini, kata Presiden, seluruh daerah di Indonesia sudah harus menerapkan one stop service untuk melayani permohonan perijinan.
Jangan pikir panjang-panjang segera dimulai. Banyak investor mau masuk ke daerah, pertanyaannya selalu tentang listrik, dan kita selalu tidak siap, kata Jokowi.
Menyangkut pembangunan infrastruktur demi kalancaran investasi, Presiden Jokowi mengharapkan para gubernur untuk langsung meneleponnya.
Gubernur, bupati, walikota, kata Presiden Jokowi, harus mau turun sendiri ke lapangan mengidentifikasi masalah, mendengar langsung keberatan warga sekitar proyek, menjelaskan pentingnya ada proyek.
Presiden Jokowi menilai Indonesia sangat ketinggalan dibanding negara-negara tetangga dalam sektor investasi. (WID/Humas Setkab/ES)
