Bangun Daerah, Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Terjebak Rutinitas Birokrasi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 13 Mei 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 27.951 Kali
Presiden Jokowi memukul gong untuk membuka the 11th APKASI International Trade and Investment Summit 2015, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5).

Presiden Jokowi memukul gong untuk membuka the 11th APKASI International Trade and Investment Summit 2015, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pimpinan-pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi sehingga melupakan membangun sebuah strategi kebijakan ekonomi di daerah.

“Saya lihat banyak sekali potensi daerah, banyak sekali kekuatan ekonomi di daerah yang tidak terangkat dengan baik karena pimpinan-pimpinan daerahnya terjebak pada rutinitas keseharian di pemerintahan,” kata Presiden Jokowi saat membuka the 11th APKASI International Trade and Investment Summit 2015, yang diselenggarakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5).

Menurut Presiden, banyak sekali peluang yang bisa ditawarkan investor, banyak sekali komoditas-komoditas yang juga bisa saling ditukarkan antar kota, antar kabupaten, dan antar provinsi, tetapi ini tidak banyak dilakukan. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar pimpinan daerah, bupati, harus menjalin komunikasi dengan daerah, antar daerah.

Presiden memberikan contoh, misalnya, di sebuah daerah beras terlalu melimpah, padahal di kota yang lain berasnya, stoknya tidak ada. Mestinya, kata Presiden, tanpa harus melewati pihak kedua, ketiga, keempat, dan lain-lainnya bisa langsung komunikasi itu dilakukan oleh bupati dengan bupati, walikota dengan walikota. “Tapi inilah yang saya lihat, daerah-daerah belum melaksanakan,” ungkapnya.

Adapun terkait investasi, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa membangun karakter sebuah kabupaten, sebuah kota itu sangat penting. Ia menegaskan, membangun identitas sebuah kota dan kabupaten itu sangat diperlukan di bidang investasi.

“Jangan sampai sebuah kota, misalnya, mempunyai kekuatan kakao, cokelat misalnya, justru menawarkan investasi untuk komoditas yang lainnya,” ujar Jokowi seraya menyebutkan, ada sebuah daerah yang mempunyai hamparan yang luas untuk sawah padi tetapi yang ditawarkan adalah kawasan industrinya.

“Ini benar, tapi seharusnya potensi yang besar yang ditawarkan lebih dahulu. Memang kadang-kadang investasi memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, komunikasi yang baik antara daerah dan pusat sangat diperlukan sekali.

Presiden Jokowi lantas mencontohkan apa yang dilihatnya tiga hari lalu di Kabupaten Merauke, dimana bupatinya sangat aktif sekali menawarkan daerahnya untuk investasi sawah padi. Presiden mengaku tidak akan meluncur ke Merauke kalau yang ditawarkan tanah kecil. Namun, karena yang disampaikan adalah jutaan hektar, maka ia pun meluncur kesana.

“Saya melihat, luar biasa, ada 4,6 juta hektar yang bisa ditawarkan untuk investasi sawah padi. Setelah kita hitung, kalau 4,6 juta, 1 hektar bisa menghasilkan, kalau dilaksanakan, kalau sudah 4,6 juta tidak mungkin dilaksanakan dengan tangan, dengan cangkul,” papar Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi telah menyampaikan kepada Bupati dan Gubernur untuk total dikerjakan dengan mekanisasi. Namun, masalah siapa yang mengerjakan?  Kalau dibuka ke swasta semuanya, tidak mungkin.

“Oleh sebab itu, kemarin kita putuskan, oke kita bagi, 30 persen pada swasta, 70 persen akan dikerjakan oleh BUMN. Saya beri target 3 tahun, Merauke harus bisa jadi lumbungnya beras, bukan hanya nasional, tapi internasional,” papar Jokowi seraya menyampaikan hitung-hitungannya kalau 4,6, kalau mekanisasi dikali delapan, dikali setahun panen tiga kali, ya lebih dari enam puluh juta. Padahal produksi beras nasional kita juga kurang lebih enam puluhan juta.

Apa yang terjadi di Merauke itu, menurut Presiden Jokowi, menunjukkan adanya sebuah kekuatan yang besar sekali. Tetapi karena tidak diangkat, tidak dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, pemerintah juga tidak tahu.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyarankan agar para bupati/walikota juga memikirkan kemungkinan menjadikan daerahnya sebagai financial city, kota keuangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Singapura, Dubai, maupun Hongkong. Dengan demikian, uang beredar tidak hanya berkumpul di Jakarta, tapi juga di kabupaten atau kota di luar Jakarta.

Kenapa tidak ada juga kabupaten yang memunculkan sebagai kota MICE, MICE City, atau Sport City? “Ada kekhususan-kekhususan sehingga kota karakternya nampak dan menjualnya kepada investor itu lebih mudah. Kalau kota semuanya sama, pengen industri, pengen industri, tidak akan menjadi sebuah hal yang menarik bagi sebuah investasi,” kata Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel. (Humas Setkab/ES)

 

Berita Terbaru