Bangun KEK Sorong, Menko Maritim: Pemerintah Ingin Gap Pembangunan Berkurang

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 14 Juni 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 23.426 Kali
Menko Maritim menyampaikan keterangan kepada pers usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (14/6). (Foto: Humas/Rahmat)

Menko Kemaritiman menyampaikan keterangan kepada pers usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (14/6). (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, menyampaikan bahwa  ada kesenjangan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua yang jauh ketinggalan dari wilayah Indonesia di bagian Barat.

Hal itu disampaikan usai Rapat Terbatas membahas Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Kantor Presiden, Jakarta Selasa (14/6). Rizal Ramli juga menyampaikan bahwa Pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah, utamanya menciptakan tol laut agar ada jalur reguler kapal yang berkunjung ke Indonesia timur, Papua.

Hal ini dilakukan, menurut Menko Kemaritiman, agar harga kebutuhan pokok bisa lebih murah dibandingkan sebelum tol laut ada. “Yang kedua, juga agar supaya gap pembangunan ini pelan-pelan kita bisa kurangi. Nah, tetapi itu tidak memadai. Kita juga harus membangun pusat industri di Papua, terutama di Sorong,” tambah Menko Kemaritiman.Lebih lanjut, Rizal menambahkan bahwa ide ini sudah 8 tahun beredar namun belum terealisasi. Ia juga menambahkan bahwa pada akhir Desember 2014, didorong agar KEK Sorong dijadikan dan tadi diputuskan hal ini akan dilaksanakan.”Esensinya adalah kita ingin membikin pusat industri pengolahan di Sorong. Untuk itu pemerintah, Pemerintah Daerah akan menyediakan tanahnya sebagai modal dasar. Pemerintah pusat akan membantu membangun infrastruktur dasar, apakah itu jalan, ataukah itu air minum, listrik, dan sebagainya,” tutur Rizal.

Hal ketiga yang akan dilakukan, menurut Menko Maritim, akan memberikan insentif fiskal agar swasta mau masuk dan memanfaatkan pengolahan industri di situ. Mengenai bentuk produksi yang dilakukan, Rizal mengusulkan yakni  agroindustri, tidak melakukan ekspor kayu log lagi, tapi diproses melalui penggergajian (sawmill), jika perlu jadi plywood dan sebagainya.

“Apakah itu industri pertanian yang diolah supaya yang diekspor itu bukan bahan mentah tapi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Yang ketiga, sebagai pusat logistik supaya bisa juga menservis kegiatan pertambangan di daerah di sekitarnya. Dan yang keempat adalah industri perikanan dan processing,” tambah Rizal.

Di akhir pernyataannya, Menko Kemaritiman juga menegaskan kembali bahwa hal ini tadi sudah diputuskan oleh Presiden. “Presiden tegas ini harus mulai segera dilaksanakan. Tugas Kantor kami, Kantor Maritim dengan bantuan Pak Ridwan, itu memfasilitasi agar konsep ini bisa berlangsung bisa mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua,” pungkas Rizal Ramli. (FID/RMI/EN)

Berita Terbaru