Bantu Komunikasi Daerah Terpencil, Presiden Jokowi Setuju Pemerintah Ambil Satelit L Band

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas soal satelit, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju jika Pemerintah mengambil satelit L Band karena banyak kegunaannya. Karena itu, agar segera bisa ditindaklanjuti, Presiden Jokowi meminta laporan lebih detil mengenai masalah anggaran dan biaya.

“Penggunaan satelit bergerak ini sangat penting, baik itu untuk membantu komunikasi daerah-daerah terpencil,  pulau-pulau kecil kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga membantu komunikasi maritim, membantu vessel monitoring system, membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana atau SAR misalnya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat terbatas masalah pengambilalihan slot satelit L Band itu, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) pagi.

Presiden meminta laporan lebih detil mengenai  harga, biaya, dan lain-lain terkait pengambilan slot satelit L Band itu, agar segera bisa ditindak lanjuti.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan,  bahwa Indonesia mempunyai orbit, satelit di salah satu orbit, itu perlu segera diputuskan oleh Presiden, karena batas waktunya adalah tanggal 7 Desember.

“Karena orbit itu digunakan terutama di bidang pertahanan, keamanan, kelautan, maka Presiden memberikan arahan untuk bagaimanapun orbit itu harus tetap menjadi milik bangsa Indonesia,” jelas Sekab, di halaman kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) pagi.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, di dunia ini hanya ada 8 (delapan) slot satelit, dan salah satunya adalah Indonesia. Namun, pada awal tahun ada kejadian fuel-nya bocor, kemudian satelitnya jadi keluar orbit. Orbit itu harus segera diisi, kalau tidak diisi akan diambil oleh operator lain dari negara lain.

“Karena di dunia ini ada delapan dan ini sangat penting bagi kita, terutama bisa dimanfaatkan baik itu untuk bencana atau untuk eksplorasi di hutan, di laut, dan untuk monitor sistem aplikasinya bermacam-macam, maka diputuskan slot tersebut harus di-secure dan tetap oleh Indonesia,” kata Rudiantara kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12).

Nantinya, kata Rudiantara, slot satelit itu bisa digunakan oleh pemerintah lintas sektoral apakah untuk Kementerian Kehutanan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), BNPB, dan lainnya.”Jadi kita punya satelit sendiri yang pada umumnya nantinya mayoritas untuk kegiatan pemerintah,” terangnya. (FID/JAY/OJI/ES)