Banyak di Luar Jawa, Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Tidak Bisa Ditunda

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Jambore Hipmi, di Bandung, Jabar, Senin (23/5) siang. (Foto: Agung/Humas)

Dalam bagian lain sambutannya saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi (PT) se-ASEAN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, untuk kompetitif maka kita harus lincah bergerak. Karena itu, pemerintah mendorong paket deregulasi, dan memangkas aturan-aturan  yang membelenggu dan menghambat  dunia usaha.

Untuk kompetitif itu, lanjut Presiden, kita juga tidak bisa menunda-nunda pembangunan infrastruktur, yang sekarang sudah tidak banyak  di bangun di Pulau Jawa. “Sekarang  sudah banyak dibangun di luar Pulau Jawa, baik yang namanya jalan tol, yang namanya pelabuhan,  baik yang namanya airport, “ kata Presiden Jokowi dalam acara yang diikuti oleh pengusaha muda Perguruan Tinggi, yang digelar di Telkom University Convention Center, Bandung, Senin (23/5) siang itu.

Presiden meyakini, dengan pembangunan infrastruktur inilah daya saing kita lebih baik. Biaya logistik, biaya tranaportasi akan jauh lebih murah. “Pelabuhan di Makassar New Port juga sudah dimulai, pelabuhan besar di Kuala Tanjung juga sudah dimulai, pelabuhan kecil-kecil di Galela di Bau-Bau semuanya dikerjakan. Saya kira memang dengan kecepatan infrastruktur inilah nantinya daya saing kita bisa berkompetisi dengan nehara-negara di sekitar kita,” tuturnya.

Ditambahkan Presiden, perubahan  yang dilakukan pemerintah itu adalah dimaksudkan untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi anak-anak muda  untuk berusaha. Ia mengutip pidato Ketua Umum HIPMI, kalau jumlah pengusaha muda kita baru 1.6% , dan menuju2%. “Kita masih butuh 1.7 -1.8 juta pengusaha. Kalau menuju ke 4% masih butuh 5.8 juta pengusaha muda,” ujarnya.

Indeks Daya Saing Global

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung indeks daya saing global Indonesia di antara  10 (sepuluh) negara ASEAN. Ia menyebutkan, yang paling tinggi  adalah Singapura 5.8% , kemudian Malaysia 5.23%, Thailand 4.64%,  baru Indonesia 4.52%. Artinya, lanjut Presiden, masih banyak yang harus diperbaiki untuk meningkatkan daya saing global kita.

Kemudian peringkat kemudahan berusaha, Presiden Jokowi mengaku itu sangat membebaninya.  Ease of doing business, nomor  1 (satu) tetap Singapura. Sementara Indonesia tahun sebelumnya 120, sekrang masih 109.  Malaysia sudah nomor 18. Thailand nomor 49, dan Vietnam nomor 90. “Kalah kita dengan Vietnam , dengan Brunei, dengan Thailand, dengan Malaysia, apalagi dengan Singapura,” ujarnya.

Nomor kita, lanjut Presiden, masih 109, masih jauh sekali, karena keruwetan kita memulai usaha. Keruwetan kita mengurus ijin-izin kalau pengusaha-pengusaha pemula ini memulai usaha. Karena itu, Presiden mengaku telah memerintahkan kepada menteri, tahun depan  harus kita capai di angka 40, dari 109 ke 40.

“Kalau itu tidak kita lakukan, akan berat sekali kita bersaing dengan negara-negara sekitar kita,” tutur Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam pembukaan Jambore HIPMI itu antara lain Ketua Umum Perbadanan Usaha Nasional Berhad (PUNB) Malaysia, Tan Sri Haji Mohammad Ali bin Mohammad Rustam. Selain anggota HIPMI Perguruan Tinggi (PT) dari seluruh Indonesia, serta 40 peserta dari mahasiswa Universitas Teknologi Malaysia (UTM) dan sejumlah pengusaha dari Dunia Melayu Dunia Islam Malaysia. (DID/AGG/ES)