Banyak Persoalan, Presiden Jokowi: Perombakan Kabinet Untuk Tingkatkan Kinerja Pemerintah
Dalam pidatonya di hadapan Sidang Paripurna MPR-RI, Jumat (14/8) pagi, Presiden Jokowi menegaskan, sejak Kabinet Kerja dibentuk, Pemerintah secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional seperti digariskan dalam Nawacita.
Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif, kata Presiden Jokowi dalam sidang paripurna MPR-RI yang dipimpin oleh Ketua MPR-RI Zukifli Hasan itu.
Untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, lanjut Presiden Jokowi, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, Pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik.
Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Kini pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat, terang Jokowi.
Namun diakui Presiden Jokowi, masih banyak persoalan yang menghadang kita. Sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antarwilayah masih terbuka, praktik korupsi masih berlangsung, dan penegakkan hukum belum sepenuhnya kokoh.
Pemerintah akan bekerja keras untuk memerangi persoalan-persoalan tersebut, tegas Presiden Jokowi.
Terkait dengan perombakan Kabinet Kerja yang baru saja dilakukannya, Presiden Jokowi menjelaskan, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah sehingga percepatan pembangunan nasional bisa terwujud.
Perombakan Kabinet tersebut adalah salah satu jembatan terbaik untuk mewujudkan janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka, papar Jokowi.
Persoalan Intern
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai pertentangan internal di berbagai partai politik. Presiden menegaskan, terkait pertentangan internal di beberapa partai politik itu, Pemerintah bersikap netral.
Pemerintah berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik, kata Presiden Jokowi.
Sidang paripurna MPR-RI itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden BJ. Habibie, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Hamzah Has, mantan Wakil Presiden Boediono, para pimpinan lembaga negara, dan para menteri Kabinet Kerja, serta para kepala Lemabaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).
(EN/LIN/RAH/ES)