Bebani Jemaah Umroh, Pemerintah Minta Saudi Tunda Kebijakan Rekam Biometrik di Indonesia

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 22 Januari 2019
Kategori: Berita
Dibaca: 12.811 Kali
Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Kemenag, Kemenkumham, Kemlu, dan BKPM, di Jakarta, Senin (21/1) kemarin. (Foto: Humas Kemenag)

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Kemenag, Kemenkumham, Kemlu, dan BKPM, di Jakarta, Senin (21/1) kemarin. (Foto: Humas Kemenag)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai, pemberlakukan kewajiban biometerik sebagai syarat penerbitan visa membebani jemaah umrah. Untuk itu, Pemerintah dan DPR sependapat meminta kepada Pemerintah Saudi Agar menunda kebijakan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim dalam  Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI dan Kemenkumham, Kemenlu,  dan BKPM di Jakarta, Senin (21/1).

Menurut Arfi, setidaknya ada dua alasan rekam biometrik akan merepotkan dan membebani jemaah.  Pertama, kondisi geografis Indonesia yang luas, tidak memungkinkan untuk seluruh jemaah melakukan rekam biometrik. Apalagi, kantor operator Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel -perusahaan jasa kelengkapan dokumen termasuk data biometrik- hanya ada di 30 kota-kota besar di Indonesia.

Kedua, jemaah akan dibebankan biaya tambahan atas kebijakan ini. “Pengambilan biometrik ini ada penambahan cost (biaya). Mendaftar secara online, kemudian mengambil jadwal pengambilan biometrik,” kata Arfi seraya menunjuk contoh misalnya jemaah dari Papua harus datang ke Ambon, ke Makassar untuk mengambil biometrik.

Hal senada disampaikan Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Cucu Koswala. Menurutnya,  perekaman data untuk jemaah umrah melalui VFS Tasheel harus dievaluasi.

“Kalau kita baca, bahwa data terkait WNI harus dilindungi oleh pemerintah. Bagaimana mungkin swasta dari luar negeri, kemudian mengambil data warga negara Indonesia kemudian dikirimkan ke negaranya,” ungkap Cucu.

Cucu menilai, data-data yang akan dikirimkan ke Saudi rentan disalahgunakan. Untuk itu, kebijakan biometrik perlu ditunda hingga infrastruktur biometrik di Indonesia memadai. “Sepakat dengan temen-teman yang lain, ini ditunda, sampai kondusif,” ujarnya.

Rapat Kemenag dan Kemenkumham dengan Komisi I dipimpin oleh Asril Tanjung dan Bambang Wuryanto. Turut hadir anggota Komisi I lainnya seperti Lena Maryana Mukti, Supiadin, Sukamta hingga Hidayat Nur Wahid.

Komisi I DPR  mendorong kepada pemerintah untuk  mendesak Arab Saudi agar menunda pelaksanaan rekam biometrik sebagai syarat pengajuan visa. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. (Humas Kemenag/ES)

Berita Terbaru