Belanja Modal di K/L, Presiden Jokowi: Jangan semuanya Dikerjakan Sendiri, Beri Porsi Kontraktor Kecil
Presiden Jokowi memberikan arahan pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2) siang. (Foto: JAY/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pimpinan kementerian dan/atau lembaga (K/L) agar dalam cara pengerjaan belanja modal, agar rakyat juga mendapatkan porsi kuenya, agar kontraktor yang ada di daerah juga mendapatkan porsi kuenya, diperbanyak padat karyanya, dilibatkan sebanyak mungkin kontraktor-kontraktor yang ada di daerah.
Kontraktor-kontraktor kecil, kontraktor-kontraktor menengah, agar mereka belajar juga mengenai proyek-proyek yang besar, tutur Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/2) siang.
Untuk kementerian-kementerian yang lain, tegas Presiden, juga sama seperti itu, sehingga betul-betul produktif dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan menekan kesenjangan dan ketimpangan.
Jangan semuanya dikerjakan sendiri. Terutama di BUMN karena di BUMN ada induknya, ada anak-anak perusahaan, ada cucu-cucu perusahaan. Hati-hati. Biasanya dari hulu sampai hilir dikerjakan sendiri. Berikan porsi ke daerah, berikan porsi ke usaha kontraktor kecil, kontraktor menengah yang ada di daerah, tegas Presiden.
Selanjutnya, Presiden Jokowi mengingatkan, agar dikendalikan dan diawasi langsung pelaksanaanya agar kualitas bisa terjaga dengan baik dan antara yang direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan betul-betul bisa sesuai. Jangan sampai ada defiasi atau penyimpangan. Ini harus dicegah dari awal, tuturnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyinggung contoh besaran-besaran belanja modal di BUMN-BUMN yang mencapai Rp 400 triliun lebih, di Kementerian PUPR ada Rp 101 triliun, dan di Kementerian Perhubungan ada Rp 46 triliun.
Harus Fokus
Saat mengawali arahannya dalam sidang kabinet paripurna itu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, seluruh kepala lembaga negara untuk betul-betul fokus, agar pencapaian prioritas dan pencapaian program masing-masing berjalan secara efektif, secara produktif.
Presiden mengingatkan, peningkatan besaran anggaran harus betul-betul memiliki kontribusi pada capaian hasil. “Jadi orientasi kita adalah orientasi hasil, bukan orientasi prosedur. Tapi prosedur tetap mengikuti. Jangan hanya mengejar serapan angggaran tanpa peduli kepada hasil atau capaiannya,” tegasnya.
Jadi, lanjut Presiden, serapan anggaran harus habis, iya, tapi hasilnya juga harus baik, capaiannya juga harus baik. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar dicermati secara detail program-program sampai satuan tiga.
Presiden meminta agar seluruh menteri, seluruh kepala lembaga betul-betul melihat sampai satuan tiga secara detail. “Pastikan bahwa program tersebut, program-program tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan nasional kita,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar dipastikan program-program di kementerian dan lembaga betul-betul produktif dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. “Ini penting sekali, digarisbawahi, ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, agar program-program di kementerian dan lembaga (K/L) membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan menekan ketimpangan.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menlu Retno Marsudi, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (DNA/SM/JAY/ES)
