Bentuk Grup, Jurus Pemerintah Untuk Mempercepat Penyelesaian Proyek Infrastruktur

Menko Perekonomian Sofyan Djalil

Pemerintah memutuskan, mulai sekarang semua proyek infrastruktur harus dikerjakan lebih cepat, dengan memotong gap (jarak) antara keputusan dengan realisasi pelaksanaan proyek melalui identifikasi dan penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang mungkin timbul.

“Pak Presiden inginkan, nanti akan kita bikin setiap proyek itu akan ada sebuah grup, semua pihak terlibat. Duduk bersama kalau perlu satu hari, lihat masalahnya, detil sekali, dan kemudian kita sepakati,” kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil kepada wartawan seusai mengikuti rapat kabinet terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5) sore.

Sofyan menunjuk contoh misalnya proyek jalan, maka mungkin Kementerian Kehutanan, mungkin Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, kemudian kalau perizinan Pemda, kemudian yang memberikan jaminan pemerintah siapa yang memberikan jaminan, sehingga dalam forum itu semua masalah sampai sedetil-detilnya diselesaikan dan memberikan timeline-timeline.

“Dengan begitu maka proyek itu bisa kita tentukan. Hari ini kita berikan keputusan berapa lama realisasi, karena gap antara keputusan dengan realisasi panjang sekali, dan itu terjadi di beberapa negara. Bukan hanya kita, tapi cara penyelesaiannya seperti itu,” papar Sofyan.

Menurut Menko Perekonomian, ada 10 (sepuluh) proyek prioritas yang akan dijadikan pilot project pembangunan infrastruktr yang lebih cepat itu. Yang pertama adalah Kilang Bontang.  “Nah ini bagaimana supaya kita akan mulai rapat menyelesaikan masalah sampai detil, sehingga antara keputusan proyek itu dengan realisasi bisa secepatnya dilakukan. Kita sudah identifikasi berbagai masalah pada umumnya tapi belum sampai dengan hal yang detil,” terangnya.

Selanjutnya Central Java Power. Menurut Sofyan, ada beberapa lahan hektar yang harus diselesaikan dan ini harus kita duduk bersama. Kemudian proyek sistem pengolahan air minum Semarang Barat. “Ini diharapkan tender bisa dilakukan pada minggu, pada akhir bulan Juni. Oleh karena itu semua hambatan harus diselesaikan,” jelas Sofyan.

Untuk proyek ruas tol trans Sumatera, menurut Menko Perekonomian, ada yang 4 (empat) pertama ditambah 4 (empat) kedua, ini yang mendapatkan prioritas dan harus jadi uji coba (pilot project). Kemudian Tol Balikpapan, Balikpapan-Samarinda, diharapkan September tender telah dilakukan.

Kemudia proyek Kereta Api Kalimantan Timur yang rencananya investor Rusia. Intinya, lanjut Sofyan,  adalah ada bagaimana ketentuan kereta umum dan kereta khusus. “Ada perubahan Peraturan Pemerintah, diputuskan bahwa peraturan pemerintah itu harus kita ubah, karena yang paling penting adalah kita membutuhkan bagaimana infrastruktur  di Kalimantan Timur, terutama untuk kereta batubara,” jelas Sofyan.

Sofyan mengingatkan,  kalau program yang 35 ribu megawatt selesai dan tempo 10-15 tahun yang akan datang, konsumsi batubara dalam negeri bisa mencapai antara 150-500 juta ton. Dan itu perlu infrastruktur bagaimana batubara dikeluarkan dari tambang-tambang yang di dalam.

Kemudian proyek transmisi Sumatera, termasuk HVDC. “Transmisi Sumatera ke arah utara dan transmisi ke selatan termasuk menyeberang ke Selat Sunda. Istilahnya HVDC (Hight Voltage Direct Current),” papar Sofyan.

Intinya, tegas Menko Perekonomian Sofya Djalil, kalau tadinya suksesnya sangat rendah, bagaimana kabinet mulai sekarang suksesnya tinggi. “Kuncinya harus kita menyelesaikan masalah-masalah yang detil, dengan cara tadi mengumpulkan semua orang dalam satu rapat. Rapat itu kalau perlu misalnya 1,2,3 sampai 4 jam yang penting rapat itu tuntas,” pungkas Sofyan. (Humas Setkab/ES)