Berharap Disalurkan Januari 2020, Presiden Jokowi Minta Penggunaan Dana Desa Utamakan Program Padat Karya
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin memimpin Ratas tentang Penyaluran Dana Desa 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12) siang. (Foto: Rahmat/Humas)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Dana Desa yang jumlahnya terus meningkat sudah bisa dimanfaatkan mulai Januari 2020. Ia juga memerintahkan agar penggunaan Dana Desa mengutamakan program padat karya.
“Utamakan program yang padat karya dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin yang menganggur di desa dengan model cash for work,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12) siang
Presiden juga mengarahkan penggunaan Dana Desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Mulai dari, sambung Presiden, pengolahan pasca panen, industri-industri kecil, industri mikro yang ada di desa, budidaya perikanan, desa wisata.
Selain itu, Presiden mengingatkan, industrialisasi pedesaan harus juga sudah dimulai karena ini bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran. Karena itu, menurut Presiden, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa.
Presiden mengaku dirinya telah mendapatkan laporan adanya 2188 Bumdes tidak beroperasi dan 1670 Bumdes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. “Jadi tolong ini menjadi catatan,” tegasnya.
Terhadap Bumdes-Bumdes itu, Presiden Jokowi meminta agar di-scaling up, mulai disambungkan, diintegrasikan dengan supply chain nasional dan bisa melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar. Selain itu, perlu juga mulai dibuka dana distribusi sehingga produk unggulan di desa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global marketplace.
Terakhir Presiden meminta agar penggunaan Dana Desa betul-betul didampingi manajemen lapangannya sehingga tata kelola dana desa semakin baik, semakin akuntabel, dan transparan.
Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan, keterlibatan partisipasi warga desa dalam pengawasan dana desa sangat diperlukan.
Sebelumnya pada awal arahannya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa total Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar Rp329,8 triliun. Ia menambahkan bahwa hal ini sebuah angka yang sangat besar sekali.
Meski demikian, Presiden meyakinkan, bahwa Dana Desa akan terus meningkat. Ia menunjuk contoh pada APBN 2020 anggaran Dana Desa akan meningkat menjadi Rp72 triliun dari yang sebelumnya di 2019 ini Rp70 triliun.
Ratas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Kemaritiman Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Selain itu juga hadir Menkominfo Johny G. Plate, Mendagri Tito Karnavian, Mensos Juliari Batubara, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menhub Budi K. Sumadi, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung ST. Hasanuddin, dan Kapolri Jenderal Idham Azis. (MAY/SM/RAH/ES)
