Beri Fasilitas Bebas Visa Banyak Negara, Presiden: Negara Lain Dibuka Kok Kita Enggak Berani

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 4 Oktober 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 16.228 Kali
Presiden Jokowi berbincang dengan sejumlah pengurus KADIN pada penutupan Rakornas KADIN 2017, di di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan (3/10) malam. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi berbincang dengan sejumlah pengurus KADIN pada penutupan Rakornas KADIN 2017, di di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan (3/10) malam. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka alasan mengenai tindakan pemerintah yang gencar memberikan fasilitas bebas visa kunjungan bagi wisatawan dari mancanegara. Tercatat, sudah lebih 140 negara yang warga negaranya diberikan fasilitas bebas visa kunjungan untuk berwisata di Indonesia.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki semua destinasi yang dibutuhkan wisatawan. Produknya ada, tapi semua paham bahwa bertahun-tahun wisatawan internasional kita enggak pernah tembus ke angka 10 juta. Padahal Thailand di atas 30 juta, Malaysia di atas 24 juta lebih.

Padahal, produk kita 10 kali mereka yang mereka punya, mungkin 15 kali dari yang mereka punya.

“Thailand terus berkembang, Malaysia terus berkembang, Singapura terus berkembang. Dan Thailand dengar terkahir sudah tembus ke 35 juta per tahun. Ini ada apa ini, kita ini ada apa?,” ungkap Presiden setengah bertanya saat memberikan sambutan pada Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tahun 2017, di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan (3/10) malam.

Presiden mengaku sudah menyampaikan ke Menteri Pariwisata bahwa target pada 2019 ini sebanyak 20 juta harus ketemu, taruhannya jabatan. “Ya enak aja enggak diberi target, jadi menteri enggak diberi target terlalu enak buat dia,” ucapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, 2 tahun yang lalu pemerintah membikin program bebas visa. Ia menyebutkan, dulu Singapura, Malaysia sudah bebas visanya 170 negara. Indonesia saat itu baru 14. Sekarang langsung meloncat sudah 140 negara.

Diakui Presiden, ada yang mengingatkannya jika terlalu membuka (bebas visa) nanti akan ada teroris yang masuk. Namun, Presiden mengaku tidak takut. Ia menegaskan, kalau negara lain buka, negara Indonesia juga harus berani buka. “Mereka 170 di kanan-kiri kita, 170 dibuka bebas visa, kita baru 14, gimana mau bisa bersaing,” ujar Presiden seraya menambahkan, alasan takut teroris masuk hanya alasan saja.

“Saya sudah minta Malaysia negara mana yang sudah dibuka, Singapura mana yang sudah dibuka, sudah langsung saya perintah ini langsung buka, ini buka semuanya, buka, sudah,” ungkap Presiden Jokowi.

Sekarang, menurut Presiden Jokowi, sudah 140 negara. Ia meyakini, hasilnya  akan terlihat nanti pada 2019 angka (kunjungan wisawatan mancanegara) berapa. Kita, dari 7 juta akan meloncat ke berapa.

“Ini negara-negara gini-gini ini, bebas visa, ya negara lain dibuka kok kita enggak berani buka. Katanya teroris masuk. Teroris kan dari kita,” papar Presiden yang disambut senyum peserta penutupan Rakornas KADIN.

Kapal Wisata

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung masalah tidak adanya tempat parkir bagi kapal wisata. Presiden mempertanyakan hal ini karena kita  ini negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau tapi kita tidak punya yang namanya terminal cruise, yacht tidak punya.

“Ya gimana kapal pesiar mau datang ke kita, suruh parkir di mana? Di Ciliwung? Lucu sekali kita ini,” ucap Presiden Jokowi.

Ia membandingkan dengan Singapura yang memilki banyak terminal cruise. Padahal, lanjut Presiden, bikin seperti itu (terminal cruise) setahun 10 bisa. “Ini sangat simple sekali gitu loh. Kemarin di paripurna saya sudah sampaikan, dalam 2 tahun ini bangun 10,” kata Presiden Jokowi.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Bekraf Triawan Munaf, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (FID/JAY/ES)

 

Berita Terbaru