Beri Nilai Tambah, Presiden Jokowi: Harus Pastikan Semua Proyek Strategis Berjalan Baik
Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan bersama Seskab Pramono Anung dan sejumlah menteri bersenda gurau sebelum Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/6) siang. (Foto: Humas/Jay)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, bahwa proyek strategis nasional akan dapat menciptakan nilai tambah bagi pembangunan di daerah, karena dilaksanakan di seluruh wilayah Nusantara, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Untuk itu, Presiden meminta jajaran pemerintahan harus fokus agar program-program prioritas yang mencangkup 225 proyek di 13 sektor itu bisa berjalan dengan baik.
Harus bisa kita pastikan bahwa proyek jalan, proyek kereta, bandara, pelabuhan, perumahan, pertanian, dan kelautan, air bersih, bendungan, teknologi dan juga pos lintas batas, kelistrikan, semuanya bisa berjalan dengan baik, kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas yang membahas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/6) siang.
Setelah 6 bulan berjalan, Presiden Jokowi mengaku mendapatkan beberapa informasi bahwa dari 225 proyek, 139 proyek di antaranya berada pada posisi 56% dan masih dalam tahap perencanaan. Sedangkan 88 proyek lainnya atau 44% berada pada tahapan pelaksanaan.
Saya minta Menko Perekonomian, Bappenas, atau Kantor Staf Kepresidenan terus memantau proyek-proyek ini secara realtime. Dan kalau ada hambatan harus segera diketahui di mana letak hambatannya di lapangan, misalnya masalah pendanaan, atau masalah pembebasan lahan, dan lain-lainnya, pinta Presiden.
Meskipun hampir sebagian besar dirinya selalu mengikuti dan selalu mendatangi, Presiden tetap meminta Menko Perekonomian dan Bappenas agar selalu mengikuti perkembangan proyek-proyek tersebut.
Rapat Terbatas itu diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Seskab Pramono Anung, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menristek M. Nasir, Menteri KLH Siti Nurbaya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala BKPM Franky Sibarani. (FID/ES)
