Berikan Dukungan Manajemen Kabinet, Waseskab: Kuncinya di Setkab Itu Cepat dan Tepat

Untuk mendukung peran tersebut, lanjut Waseskab, secara teratur Setkab mengusulkan agenda sidang kabinet atau rapat terbatas membahas isu-isu strategis dan berdampak luas secara nasional yang memerlukan keputusan Presiden.

“Tugas tersebut makin dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dan Setkab diberikan arahan instruksi untuk juga mengawasi pelaksanaan dari arahan-arahan Presiden yang telah diputuskan pada sidang kabinet dan rapat terbatas khususnya,” ujarnya.

Meski namanya sidang kabinet atau rapat terbatas kabinet, Waseskab menyampaikan bahwa tidak berarti pesertanya adalah Presiden dan menteri anggota kabinet saja. “Yang semakin membesar justru adalah sidang kabinet atau rapat terbatas kabinet yang dihadiri oleh presiden, menteri kabinet dan juga seluruh stakeholder yang terkait dengan isu tersebut,” papar Waseskab.

Tugas Setkab, menurut Waseskab, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang diperlukan untuk pembahasan dan pengambilan keputusan untuk setiap sidang artinya telah dihadirkan.

“Sebagai contoh, sidang-sidang kabinet terkait dengan proyek strategis nasional kita lakukan sekitar 44 kali. Dalam sidang kabinet mengenai isu ini mengenai agenda percepatan proyek strategis nasional ini, yang pesertanya justru penting sekali kehadirannya adalah para kepala daerah,” ujar Waseskab.

Kepala daerah yang hadir, lanjut Waseskab, diberikan kesempatan untuk melaporkan langsung kepada Presiden perkembangan proyek yang ada di wilayahnya. “Setelah itu usulan kebijakan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dan pastinya didampingi lengkap oleh semua menteri yang terkait dengan proyek strategis yang dibahas pada hari itu. Ini perkembangan ke arah sini,” tambahnya.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Waseskab, telah dilaksanakan 516 kali sidang kabinet dan rapat terbatas. Ini artinya, sambung Waseskab, 129 kali dalam satu tahun atau kalau dibagi berarti 3 kali dalam seminggu. Kata kuncinya di Setkab, menurut Waseskab, cuma cepat dan tepat itu saja.

“Cepat tepat terutama dalam penyampaian materi sidangnya. Kecepatan menyiapkan materi sidang dan ketepatan untung mengangkat isu dan pilihan-pilihan solusi alternatif untuk diusulkan sebagai putusan. Itu yang akan menentukan putusan sidang kabinet yang tepat. Cepat dan tepat,” ujarnya.

Putusan hasil sidang kabinet yang tepat tadi, menurut Ratih, menjadi kepentingan bersama karena semua membutuhkan itu untuk pedoman pelaksanaan selanjutnya. “Oleh karena itu, menjadi tugas bersama kita juga untuk berarti menyelenggarakan sidang kabinet itu dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu kita bersama-sama terus mengembangkan potensi-ptensi yang ada khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi yang kali ini kita angkat,” tambahnya.

Terapkan Teknologi Informasi

Para pembicara dalam Rakor Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sidang Kabinet, di Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (8/3). (Foto: Humas/Anggun).

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Yuli Harsono menyampaikan bahwa saat ini Setkab telah menerapkan berbagai teknologi informasi antara lain sistem informasi agenda sidang, sistem rekapitulasi undangan sidang, dan sistem kehadiran berbasis QR Code.

“Kami bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk membangun secure chat dan secure email. Kami juga sudah menggagas pelaksanaan sidang kabinet berbasis paperless dengan materi dan paparan tayangan berbasis audio visual. Begitu pula untuk mempercepat hasil risalah sidang kabinet kami menggagas alat speech to text yang secara instan akan menghasilkan risalah dan risalah bisa kami diseminasi pada peserta sidang pasca sidang,” ujar Deputi DKK.

Ke depan, menurut Yuli, Setkab juga akan menggunakan sistem informasi diseminasi bahan sidang. “Bahan sidang bisa dibaca peserta sidang pada saat duduk di ruang sidang. Ke depan kita akan mengubah bahan sidang dapat diterima sebelum sidang. Dengan demikian bahwa setiap peserta sidang mempersiapkan dengan baik semua materi yang sudah disiapkan dari kementerian atau lembaga yang telah menyiapkan dengan baik,” ujar Deputi DKK seraya menyampaikan dalam rakor kali ini juga telah diterapkan teknologi informasi dimaksud.

Penyelenggaraan rakor, menurut Yuli, untuk mengetahui dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan sidang kabinet atau rapat terbatas. Rakor kali ini, lanjut Deputi DKK, juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari mitra kerja Sekretariat Kabinet dalam menyelenggaraan sidang kabinet, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyampaian risalah sidang kabinet.