Mensos: Sesuai Arahan Presiden, Bansos pada Nelayan dan Petani Bersifat Tunai
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden program-program bantuan sosial (bansos) untuk nelayan dan petani bersifat tunai.
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden program-program bantuan sosial (bansos) untuk nelayan dan petani bersifat tunai.
Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Edhy Prabowo, menyampaikan telah mengusulkan anggaran untuk stimulus kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dalam rangka penguatan di sektor nelayan tangkap dan nelayan budidaya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) kedua, Kamis (28/5), yang membahas mengenai tatanan normal baru di sektor pariwisata yang diharapkan produktif dan aman Covid-19.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Terbatas kali ini akan dibahas mengenai tatanan normal baru di sektor pariwisata yang kita harapkan produktif dan aman COVID-19. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa pandemi COVID -19 akan membuka sebuah perubahan tentang tren pariwisata di dunia di mana isu health, hygiene, serta safety (dan) security akan menjadi pertimbangan utama bagi […]
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian peserta Ratas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok melalui daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (28/5).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan komponen masyarakat serta unsur aparat keamanan yang ada akan dengan cepat mengatasi masalah penambahan kasus baru Covid-19.
Revitalisasi fungsi rumah ibadah pada tatanan normal baru akan disusun sangat fair sekali dan rencana akan diterbitkan dalam minggu ini.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% akan dikenakan atas pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020.
Otoritas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya menghitung R0 dan Rt untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk daerah provinsi serta kabupaten/kota.