Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pimpinan Lembaga Negara, Yang saya hormati para perwakilan negara-negara sahabat, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, seluruh Gubernur, dan Bupati. Yang saya hormati para Pemangku Hutan Adat dan Masyarakat Hutan Adat yang hadir, Tamu undangan yang berbahagia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di sejumlah daerah di tanah air, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12) pagi. Kesembilan komunitas Masyarakat Hukum Adat yang memperoleh Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat itu adalah: 1. Hutan Adat Desa Rantau Kermas (130 Ha) Kabupaten Merangin […]

Dengan pertimbangan dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, pemerintah memandang perlu mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/inpassing pada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Berdasar pertimbangan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 7 Desember 2016 telah menandatangani […]

Sehubungan dengan adanya perbaikan jembatan Cisomang, serta untuk pengaturan lalu lintas pada masa Liburan Tahun Baru 2017, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 29 Desember 2017 telah menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor: KP 894 Tahun 2016 tentang Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) Serta Pengaturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa […]

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pemerintah akan melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang menggunakan media sosial (medsos) untuk mengunggah informasi yang menjurus kepada provokasi, agitasi, propaganda, menyesatkan, pengelabuan, kebohongan, dan melakukan ujaran-ujaran kebencian kepada pihak lain.

Dalam upaya terus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa untuk memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi, dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran, pemerintah dalam waktu dekat akan kembali merevisi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tahun 2014, telah dilakukan pembagian urusan pemerintahan yang mencakup di dalamnya peralihan 14 sub urusan antar tingkatan susunan pemerintahan. 1 Sub urusan beralih dari provinsi ke kabupaten/kota, 8 sub urusan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, serta 5 sub urusan beralih dari daerah ke pusat. Peralihan 14 sub urusan […]

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rapat Terbatas sore hari ini akan dibahas mengenai peralihan urusan  pemerintahan konkuren dari pemerintah daerah ke pemerintahan pusat.

Agar semua kegiatan sudah mulai berjalan efektif pada Januari 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para Menteri dan Kepala Lembaga agar betul-betul memastikan, bahwa proses lelang dapat dilakukan lebih awal di kementerian atau lembaga masing-masing. Namun Presiden memerintahkan para Menteri dan Kepala Lembaga agar mengawasi area-area yang rawan serta membuka celah tindak pidana korupsi […]

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Terbatas kali ini akan dibahas mengenai revisi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.