Berpengaruh Pada Kemiskinan, Presiden Jokowi: Hati-hati Hadapi Kenaikan Harga Pangan

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 27 Januari 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 23.870 Kali
rps20160127_160613

Suasana Rapat Terbatas Masalah Ketahanan Pangan (27/1) di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Jay)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, harga pangan kita masih mahal dibandingkan negara-negara yang lain. Harga pangan kita berada dalam peringkat yang lebih tinggi dibandingkan negara yang lain seperti Filipina, China, Kamboja, India, Thailand, maupun Vietnam.

Presiden mengingatkan, tingginya harga pangan itu harus disikapi dengan hati-hati, karena 81 persen penduduk kita adalah net konsumen beras.

“Artinya kenaikan harga pangan akan memukul 81 persen jumlah penduduk kita. Dan makanan menyumbangkan 73 persen garis kemiskinan kita. Ini hati-hati betul,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas masalah kebijakan pangan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1) sore.

Presiden mengingatkan, pangan sangat penting di dalam kualitas hidup masyarakat karena data menunjukan, 35 persen kependekan, kasus stunting balita Indonesia termasuk lima yang terburuk.

Presiden juga menyampaikan, tadi pagi dirinya juga mendapatkan data bahwa kenaikan harga pangan dimulai 2011-2014-2015 sudah mencapai hampir 70 persen. “Ini hati-hati,” ujarnya.

Presiden menegaskan, harus betul-betul dicermati, sehingga harga bisa kita kembalikan pada harga-harga yang normal.

Oleh sebab itu, langkah komprehensif memperbaiki permintaan, memperbaiki suplai, memperbaiki rantai-rantai perdagangan, sistem data dan informasi pertanian harus betul-betul komprehensif dan betul-betul valid.

Cukup Pangan

Sebelumnya di awal sambutannya Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa tujuan kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan.

“Sekali lagi saya ulang, untuk membuat rakyat cukup pangan. Ini yang harus digarisbawahi. Membuat rakyat cukup pangan,” tegas Presiden.

Yang kedua, lanjut Presiden, untuk menurunkan kemiskinan, karena masalah pangan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap yang namanya angka kemiskinan.

Yang ketiga untuk membuat petani lebih sejahtera. Kemudian juga untuk membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan.

Dan juga untuk membuat APBN kita semakin efektif untuk menyejahterakan rakyat. “Ini yang berhubungan nantinya dengan subsidi,” ujarnya.

Presiden Jokowi menegaskan, kita ingin petani sejahtera, pedagang juga sejahtera, konsumen juga mendapatkan cukup untuk pangannya.

“Jadi yang sejahtera jangan hanya di tengah, yang pedagangnya, trader-nya, tetapi yang berproduksi juga harus diberikan juga keuntungan dan kesejahteraan,” tutur Presiden.

Intinya, lanjut Presiden, kita memerlukan sebuah kebijakan yang menyeimbangkan antara produsen, pedagang, dan konsumen.

“Sekali lagi, intinya kita perlu kebijakan menyeimbangkan antara produsen, pedagang, dan konsumen,” tegas Presiden Jokowi seraya meminta agar dalam merumuskan kebijakan pangan mempunyai cara pandang yang komprehensif, tidak, misalnya Kementerian Pertanian hanya memikirkan petani saja, tetapi juga Perdagangan juga hanya memikirkan pedagang saja.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Parawansa dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

(DND/FID/JAY/ES)

Berita Terbaru