Bertemu Chief Executive Hong Kong, Presiden Jokowi Bahas Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 1 Mei 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 19.935 Kali
2017-05-01-PHOTO-00021678

Presiden Jokowi bertemu dengan Chief Executive Hong Kong Leung Chun-Ying, Senin (1/5).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Chief Executive Hong Kong Leung Chun-Ying guna membicarakan masalah perlindungan tenaga buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Drawing Room Government House Hong Kong, Senin (1/5) itu, telah ditandatangani pula nota kesepahaman bersama terkait upaya perlindungan BMI yang bekerja di Hong Kong.
“Saya menyambut baik adanya nota kesepahaman ini untuk memperkuat perlindungan terhadap buruh migran Indonesia,” ucap Presiden dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu.

Menurut Presiden Jokowi, terdapat sekitar 172.826 warga negara Indonesia yang kini bermukim di Hong Kong dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah administratif tersebut. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Hong Kong yang telah melindungi warga negara Indonesia di sana.

“Saya mengucapkan terima kasih atas upaya Yang Mulia dalam melindungi warga negara Indonesia di Hong Kong. Saya yakin bahwa Yang Mulia akan terus memberikan perhatian dan perlindungan kepada warga negara kami,” ujar Presiden Jokowi kepada Pemimpin Hong Kong yang sudah dua kali menjabat sebagai Chief Executive itu.

Chief Executive Hong Kong Leung Chun-Ying menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Hong Kong.

Ia berharap hubungan yang diperkuat tidak hanya hubungan pemerintah dengan pemerintah (G to G), tapi juga business to business (B to B). “Hal yang tidak kalah pentingnya adalah, hubungan people to people,”kata Chun-Ying.

Demikian pula sektor perdagangan dan investasi, merupakan hal penting yang perlu terus ditingkatkan karena posisi Hong Kong sebagai hub yang berhubungan dengan China daratan dan dunia.

Chun-Ying juga menyampaikan komitmen pemerintah Hong Kong untuk meningkatkan perhatian dan perlindungan terhadap BMI. “Indonesian workers are part of our community,” ujarnya.

Terbesar ke-4

Sementara itu di bidang perdagangan dan investasi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Hong Kong kini merupakan penyumbang investasi asing terbesar ke-4 di Indonesia. Nilai investasi Hong Kong di Indonesia tercatat sebesar 2,25 miliar dolar AS pada tahun 2016, meningkat lebih dari dua kali lipat nilai investasi pada tahun 2015 sebesar 691,2 juta dollar AS.

“Pemerintah Indonesia berkeinginan melanjutkan perbaikan iklim usaha yang kondusif, untuk itu saya berharap Yang Mulia dapat mendorong sektor bisnis di Hong Kong untuk berinvestasi di proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk yang berada di luar pulau Jawa,” ucap Presiden Jokowi.

Di bidang perdagangan, total nilai perdagangan kedua belah pihak meningkat dari 3,87 miliar dollar AS pada tahun 2015 menjadi 3,91 miliar dollar AS di tahun 2016.

Presiden Jokowi berharap dengan berdirinya Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) di Jakarta akan berkontribusi terhadap meningkatnya transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Hong Kong, termasuk investasi sektor industri kreatif Hong Kong ke Indonesia.

Di akhir pertemuan, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman bersama di bidang kebudayaan.

“Saya yakin perjanjian ini dapat memperkuat kerja sama di bidang seni dan budaya, meningkatkan rasa saling menghormati dan pengertian dalam hubungan pertemanan antar warga negara kita,” ujar Presiden Jokowi.

Setelah menyaksikan penandatanganan Pernyataan Bersama mengenai Kerja Sama di bidang Ketenagakerjaan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Secretary Labor Hong Kong, Presiden juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman di bidang Kebudayaan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Secretary for Home Affairs Hong Kong.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (BPMI Setpres/ES)

Berita Terbaru