Bertemu Kofi Annan, Presiden Jokowi Sampaikan Langkah Indonesia Bantu Rakine State, Myanmar
Menjelang pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX, yang digelar di Bali International Convention Center (BICC), Bali, Kamis (8/12) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan mantan Sekjen PBB selaku Ketua Advisory Commitee untuk Rakhine State (Myanmar) Kofi Annan.
Presiden menjelaskan, pertemuan dirinya dengan Kofi Annan itu membicarakan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam membantu kemanusiaan yang ada di Rakhine State, Myanmar, terkait dengan tragedi yang dialami warga Rohingya.
Sebelumnya, menurut Presiden Jokowi, dirinya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk berkunjung ke Myanmar. Dua hari yang lalu sudah bertemu dengan State Counsellor Aung San Suu Kyi di Naypyidaw di Myanmar untuk membahas situasi yang terjadi di Rakhine State. Kita ingin apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk Rakhine State, terang Presiden.
Presiden mengaku, juga telah memerintahkan kepada Menlu untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim ke Rakhine State di Myanmar dalam bentuk makanan dan selimut. Karena memang itu yang dibutuhkan di sana setelah kita berkomunikasi dengan Myanmar, ujarnya.
Saat ditanya wartawan apakah ada bantuan lain yang akan disampaikan Indonesia, Presiden mengemukakan, yang dibutuhkan secepatnya adalah makanan dan selimut. Tetapi Presiden mengisyaratkan, tentu saja nanti akan ada tahapan kedua yang mungkin bisa dibangun pemerintah Indonesia, misalnya sekolah.
Mengenai masukan Kofi Annan, menurut Presiden, mantan Sekjen PBB itu menyampaikan apresiasi pada Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia.
Sementara terkait Rakhine State, Presiden menjelaskan, Menlu sudah langsung bertanya kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi mengenai apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Kofi Annan itu adalah Menlu Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
Junjung Tinggi HAM
Menlu Retno Marsudi sendiri mengaku menyampaikan keprihatinan Indonesia kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi terhadap situasi di Rakhine State, setelah bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar, Selasa (6/12) malam.
Dalam pertemuan yang membahas secara terbuka situasi dan perkembangan yang terjadi di Rakhine State itu, Menlu menegaskan pentingnya keamanan dan stabilitas segera dicapai bagi upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rakhine State.
Menlu RI juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Myanmar tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim khususnya dalam upaya pemulihan stabilitas.
Masalah inklusifitas, dimana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine ucap Menlu sebagaimana dikutip laman Kemlu RI.
Sementara State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi menyampaikan apresiasi atas dukungan pembangunan Indonesia selama ini, termasuk bantuan kemanusiaan Indonesia yang telah masuk ke Rakhine State pasca kejadian 9 Oktober 2016 lalu.
Pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sehingga memungkinkan bantuan dari Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) untuk sampai di Rakhine Sate, tegas Retno.
Menurut Menlu, masyarakat Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan dua sekolah di wilayah Rakhine. Pembangunan ini telah selesai dilakukan. Saat ini, Indonesia telah membantu pembangunan 6 sekolah di Rakhine State.
Menlu juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine State. Dalam kaitan ini, Menlu menyampaikan rencana Indonesia untuk membantu pembangunan rumah dan fasilitas kesehatan, di atas lahan seluas sekitar 4.000m persegi di Rakhine State. (UN/ES)