Bertemu Presiden Jokowi, Pimpinan BPK Singgung Kasus Pembelian RS Sumber Waras

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 14 April 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 26.506 Kali
Presiden Jokowi menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II dari Ketua BPK Harry Azhar Azis, Kamis (14/4) sore. (Foto: Humas/Oji)

Presiden Jokowi menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II dari Ketua BPK Harry Azhar Azis, Kamis (14/4) sore. (Foto: Humas/Oji)

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai hasil pemeriksaan dalam pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi saat menerima pimpinan BPK tidak mengungkapkan laporan yang disampaikan pimpinan BPK itu.

“Ya hanya menyampaikan, tetapi kami tidak menyampaikan ke publik,” kata Pramono kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima pimpinan BPK, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/4) siang.

Tanggapan Presiden? “Karena menyampaikan dan tentunya Presiden mendengarkan itu. Nah mengenai bagaimana dan apa, kan tentunya Pak Ketua BPK sendiri yang tahu. Tapi tadi beliau sudah menyampaikan, tadi betul… Klarifikasi itu,” kata Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Tanggapan Presiden setelah mendapat laporan tadi? “Presiden menerima itu, tetapi kan beliau belum tahu yang sebenarnya. Beliau hanya mendengarkan laporan BPK mengenai hal tersebut,” jelas Pramono.

Semester Dua

Pimpinan BPK sendiri tidak bersedia memberikan keterangan mengenai pertemuan dengan Presiden Jokowi itu. Menurut Seskab Pramono Anung, dalam pertemuan itu BPK menyampaikan hasil pemeriksaan pada semester dua (2015) yang berbeda dengan semester satu, yang lebih pada pemerintah pusat.

“Semester dua ini adalah pemerintah daerah, dari 539 daerah yang disampaikan. Yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 47 persen, kemudian yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 46 persen, yang tidak wajar 7 persen,” jelas Pramono.

Selain itu, lanjut Seskab, BPK juga melaporkan beberapa hal karena ini berkaitan dengan pemerintah daerah, hal-hal yang ada dan muncul di beberapa daerah. “Nah mengenai apanya karena ini berkaitan dengan kerahasiaan tentunya saya tidak bisa menyampaikan,” tegas Seskab.

Ada wejangan dari Presiden? “Itu bagian yang tidak terpisahkan,” tukas Seskab.

Saat ditanya wartawan apakah pemerintah sudah mengetahui adanya nama Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam daftar Panama Papers, Seskab Pramono Anung mengatakan, baru tahu tadi.

Seskab menjelaskan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, Ketua BPK secara resmi menyampaikan masuknya nama dirinya sebagai orang yang pernah menggunakan jasa sebuah biro hukum di Panama untuk mendirikan perusahaan penampung. Namun Seskab menegaskan, mengenai materi Panama Papers tidak dibicarakan dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan BPK itu. (FID/ES)

Berita Terbaru