Bertemu Presiden Jokowi, Pimpinan MPR Sampaikan Rencana Amandemen UUD
Presiden Jokowi menerima Ketua MPR Zulkifli Hasan beserta wakilnya di Istana Merdeka, Kamis (14/4) sore. (Foto: Humas/Oji)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerima Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/4) sore.
Dalam pertemuan konsultasi tersebut, ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada wartawan, disampaikan mengenai adanya pendapat untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).
Menurut Zul, pada rapat gabungan dengan pemerintah itu disarankan agar MPR melakukan tahapan-tahapan, karena ini amandemen (mengubah) konstitusi harus hati-hati.
Zulkifli mengakui, untuk mengamandemen haluan negara perlu dilakukan diskusi dengan berbagai kalangan, seperti perguruan tinggi, ahli hukum pakar tata negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta mendengarkan pendapat masyarakat (public hearing).
Ia menyebutkan, untuk amandemen fraksi-fraksi di MPR semuanya setuju, maka akan dilakukan tahapan-tahapan dan kelompok DPD.
Karena itu, lanjut Zulkifli, perlu diadakan rapat gabungan serta akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan 50 perguruan tinggi untuk bicara mengenai hal ini dari sisi ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya serta hukum tata negara.
Zulkifli mengatakan bahwa MPR sebagai rumah rakyat, berbagai kalangan datang dan berbagai pendapat juga diterima. Sebagian mengatakan GBHN yang ada sudah bagus tetapi sebagian kalangan mengatakan untuk dilakukan amandemen, sehingga diambil jalan tengah yaitu perlunya haluan negara.
Ada Yang Kurang
Dalam keterangan pers itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa dalam 18 tahun reformasi ini ada yang tertinggal mengenai pembangunan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, persaudaraan kebangsaan, serta Empat Pilar MPR.
Nah, 18 tahun ini ada sesuatu yang kurang, yaitu roh kebangsaan mulai kurang. Bahkan akhir-akhir ini banyak anak muda yang tidak paham mengenai apa itu Pancasila, termasuk juga lambang-lambang negara, ungkap Zulkifli.
Oleh karena itu, lanjut Zulkifli, Pimpinan MPR menyampaikan pentingnya lembaga, apapun lembaganya, agar bersama pemerintah pusat, kabupaten, kota, provinsi dan semua pihak untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut atau 4 konsep dasar berbangsa bernegara secara masif.
Gedung Merdeka
Zulkifli juga menyampaikan pada Presiden Jokowi mengenai status Gedung Merdeka di Jawa Barat. Zulkifli menyampaikan bahwa Gedung Merdeka tersebut adalah milik MPR yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Ini menjadi temuan BPK untuk diurus, dikembalikan, dan diurus apa namanya sertifikasinya, kalau tidak MPR terancam tidak mendapat WTP. Nah terhalang ada Keppres Tahun 75 itulah yang harus diluruskan kembali, kata Ketua MPR ini.
Dalam kesempatan ini, Zulkifli juga menyampaikan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR, Hari Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni yang dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung, serta Hari Konstitusi tanggal 18 Agustus di Gedung MPR.
Kita berharap nanti Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden juga hadir. Nanti Bapak Presiden akan menyampaikan pidato kebangsaan. Presiden juga menyatakan untuk hadir, kata Zulkifli.
Dalam pertemuan konsultasi itu hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan serta Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, Hidayat Nur Wahid, Evert Ernest Mangindaan, dan dan Mahyudin. (FID/ES)
