Bertemu Presiden Jokowi, Produsen Pupuk Minta Subsidi Harga Gas Alam
Pengurus ASI dan APPI berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10) untuk menghadap Presiden Jokowi
Setelah menerima kunjungan pengurus Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki menerima kunjungan pengurus Asosiasi Semen Indonesia (ASI) dan Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), di istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10) siang.
Menperin Saleh Husin mengatakan, ada eberapa usulan yang disampaikan APPI dalam pertemuan itu, salah satunya yaitu harga gas, karena ketersedian pupuk ini berkaitan dengan kedaulatan pangan dalam negeri kedepannya, termasuk dalam paket kebijakan ekonomi ketiga.
Ketua APPI Arifin Tasrif menjelaskan persoalan yang dihadapi industri pabrik pupuk dalam mempertahankan eksistensinya. Persoalan utama dihadapi pada pabrik pupuk bahan baku utama natural gas. Hal ini karena gas alam yang dahulu banyak ketersediannya di Indonesia, namun saat ini ketersediaan menurun sementara harga semakin tinggi, jelasnya.
Untuk itu, APPI mengharapkan agar pemerintah membantu dalam penyediaan sumur gas alam. Arifin menyebutkan, gas alam yang merupakan bahan baku utama harus dibayar dengan dolar. Gas untuk sumur baru saat ini harganya 7 dolar dan gas untuk sumur lama 10 dolar. Hal ini dirasa memberatkan jika tidak ada subsidi dari pemerintah.
Kami mengharapkan paket ekonomi yang telah disampaikan beberapa waktu yang lal, bisa segera terlaksana untuk menurunkan beban cost produksi, terang Arifin.
Sebagaimana diketahui dalam Paket Kebijakan III yang diumumkan Pemerintah pada Kamis (7/10) lalu, harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan 7 dollar AS/mmbtu. Sementara harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing.
Peremajaan
Hal lain yang disampaikan pengurus APPI dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, menurut Arifin Tasrif, adalah kendala dalam industri pupuk Indonesia adalah, dari 14 pabrik urea, 7 pabrik sudah berusia diatas 30 tahun sehingga butuh peremajaan untuk efisiensi dan peningkatan produksi.
Teknolgi yang lama konsumsi energinya boros sehingga kehandalannya berkurang, kami sudah secara berangsur-angsur melakukan perbaikan teknologi untuk meningkatkan produksi, jelas Arifin.
Ia menyebutkan, pada tahun 2015, produksi pupuk mencapai 12 juta ton, dan diharapkan 2019 bisa mencapai 19 juta ton.
Dalam waktu dekat akan diresmikan pabrik Kaltim Lima dengan kapasitas produksi 1 juta ton. Dan kuartal pertama diharapkan pabrik Pusri 2 dengan kapasitas produksi yang sama bisa meningkat. Di Gresik pada tahun 2017, akan membangun satu pabrik lagi di Jawa Timur dengan sumber alam gas Cepu, karena keberadaan pabrik baru di Pulau Jawa akan mengurangi biaya transportasi dari kalimantan dan Sumatera ke Pulau Jawa yang mencapai Rp 50 miliar, terang Arifin.
Kedepannya, lanjut Arifin, APPI setuju untuk melakukan konversi dari gas ke batu bara. Saat ini, lanjut Arifin, pabrik pupuk mulai melakukan orientasi untuk melakukan penggantian sumber bahan bakarnya.
Selain itu kami juga melaporkan tentang tol pipa gas, pemasangan pipa gas bisa meringaknan beban biaya produksi yang cukup dirasakan tinggi oleh para investor industri pupuk, tambah Arifin.
Menurut Arifin, jenis pupuk yang bukan hanya urea yang berbahan baku nitrogen tapi juga pospat, kalium dan sulfur. Untuk pospat akan dilakukan join denga n pihak asing yang memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan dan mampu menyediakan di sini.
Untuk kalium, akan dikelola oleh perusahaan besar, sehingga asosiasi hanya melakukan fasilitasi agar tetap bisa produksi di Indonesia. Pihak asosiasi juga mengharapkan agar smelter pabrik di Gresik dapat segera online, karena menghasilkan bahan baku pupuk kompon, pungkasnya. (FID/OZI/ES)
