Bertemu Presiden, Pemuda Muhammadiyah: Potensi Transaksi Jual Beli Jabatan ASN Sebesar Rp 44 Triliun
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjawab wartawan usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2) siang.
Selain menerima kunjungan Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menerima kunjungan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2) siang. Dalam kesempatan itu tampak hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak beserta anggotanya. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, dalam pertemuan itu dibicarakan sejumlah isu-isu kebangsaan yang menjadi perhatian banyak pihak, di antaranya adalah masalah integritas, yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia.
Menurut Dahnil, sesungguhnya banyak orang cerdas di bidangnya masing-masing di Indonesia. Namun, dari sekian banyak tersebut masih sedikit sekali ditemukan orang yang berintegritas.
“Kami menitipkan tentu poin visi antikorupsi yang terus harus dirawat oleh Pak Jokowi,” kata Dahnil.
Selain itu, PP Pemuda Muhammadiyah turut mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam agenda yang diselenggarakan oleh PP Pemuda Muhammadiyah bersama dengan kelompok-kelompok keagamaan lainnya. Agenda tersebut rencananya akan dilakukan dengan menggelar kegiatan bersih-bersih rumah ibadah.
“Bersih-bersih rumah ibadah tanggal 28 Februari nanti itu, salah satunya di gereja di Jakarta ini. Ini programnya Pemuda Muhammadiyah yang sudah berlangsung selama satu tahun ini,” kata Dahnil.
Jual Beli Jabatan
Dalam kesempatan bertemu Presiden Jokowi itu, PP Pemuda Muhammadiyah menyampaikan fakta temuan hasil riset Madrasah Antikorupsi Pemuda tentang praktik rente jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ada potensi jual beli jabatan dengan jumlah transaksi sebesar Rp44 triliun, kata Dahnil kepada wartawan usai bersama-sama seumlah pengurus PP Pemuda Muhammadiyah diterima oleh Presiden Jokowi.
Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, dalam riset yang dilakukan di sepuluh kabupaten/kota, ditemukan adanya potensi jual beli jabatan ASN mulai dari Rp400 juta sampai dengan Rp1 miliar.
Terhadap laporan hasil riset Pemuda Muhammadiyah itu, Dahnil menjelaskan bahwa Presiden Jokowi serius menanggapinya. Presiden, lanjut Dahnil, berkomitmen untuk terus melawan praktik korupsi dan pungutan liar.
“Jadi kawan-kawan sekalian, pada prinsipnya Pak Jokowi ingin melawan itu,” ungkap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu. (UN/ES)
