Bisa Jadi Bagian Penting Pemerintah, Thanon AD Minta Penerjemah Tidak Berpuas Diri
Deputi DKK Thanon AD didampingi Asdep Naster Eko Harnowo mengalungkan tanda peserta saat pembukan Diklat Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan I Tahun 2019, di Hotel Royal, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)
Deputi Sekretaris Kabinet bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK), Thanon Aria Dewangga, mengemukakan ada 2 (dua) hal yang bisa menjadikan penerjemah menjadi bagian penting pemerintah dalam mewujudkan visi ke depan 2019-2024. Kedua hal itu adalah dibukanya pintu seluas-luasnya bagi datangnya investasi dari negara sahabat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
“Dua hal inilah yang diharapkan penerjemah baik itu lisan maupun tertulis akan menjadi bagian yang sangat stategis yang dapat men-deliver program-program pemerintah dalam kaitannya dengan hubungan dengan negara-negara sahabat,” kata Thanon saat membuka Diklat Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan I Tahun 2019, di Hotel Royal, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8) pagi.
Oleh sebab itu, menurut Thanon, peran penerjemah untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan negara-negara sahabat sangatlah sentral. Ia menggambarkan peran penerjemah ini adalah harus menjadi sebuah jembatan, harus menjadi sebuah bridge komunikasi. Sehingga pesan antara satu pihak dengan pihak yang lain itu bisa sampai dengan sempurna.
Untuk itu, Deputi Seskab bidang DKK Thanon Aria Dewangga mengingatkan, jangan berpuas diri dengan kemampuan berbahasa yang sudah dimiliki. Tapi harus terus membuka diri, membuka wawasan tidak hanya di dalam tapi harus melihat juga ke luar negeri sehingga cakrawalanya semakin terbuka.
“Yang kedua, yang paling penting, yaitu bagaimana caranya membangun chesmistry, building chemistry antara kita sebagai penerjemah dengan orang yang kita terjemahkan,” sambung Thanon seraya menambahkan, (meskipun) kita punya kemampuan teknis, kita jago, kita punya kosakata yang demikian banyak tapi jika tidak mengetahui karakteristik orang yang kita terjemahkan, pesan itu tidak akan sampai.
Thanon menunjuk almarhum Widodo Setyo, yang menjadi penerjemahan selama kepemimpinan Presiden Soeharto, dan juga Dino Pati Djalal dan Andre Omer Siregar semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai penerjemah yang tidak hanya mengetahui tentang kata-katanya, bagaimana menerjemahkan tapi juga mampu untuk mendukung pesan yang ingin disampaikan Presiden Soeharto dan Presiden SBY.
“Inilah hebatnya seorang penerjemah lisan, dia bisa membawa orang yang ingin diterjemahkan, dia berusaha untuk membelokkan orang yang diterjemahkannya kalau misalnya ternyata pesan itu bisa belok-belok kita luruskan. Jadi tidak sekedar menerjemahkan kata-kata dari Indonesia ke Inggris atau Indonesia ke bahasa asing tapi diapun mampu untuk membawa orang yang diterjemahkan itu agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan tersebut,” ungkap Thanon.
Deputi DKK Setkab Thanon AD berfoto bersama peserta dan nara sumber Diklat Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan I Tahun 2019, di Hotel Royal, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)
Deputi DKK menegaskan, Sekretariat Kabinet sebagai instansi pembina penerjemah terus berbenah untuk peningkatan kemampuan itu. Ia menyebutkan, sudah ada capaian-capaian yang signifikan antara lain kita sering diundang mengikuti kegiatan-kegiatan internasional dan bertindak sebagai penerjemah baik itu lisan maupun tertulis.
Kemudian juga di dalam kegiatan-kegiatan acara-acara presiden menerima tamu-tamu asing atau berkunjung ke luar negeri pun kita sudah dilibatkan.
Selain itu, lanjut Thanon, Sekretariat Kabinet juga sekarang berupaya untuk tidak berjalan sendiri sebagai instansi pembina penerjemah tapi juga berupaya untuk menggandeng instansi-instansi yang ada kaitannya dengan pembinaan penerjemah.
Ia menunjuk contoh, antara lain dengan Kementerian Luar Negeri, sehingga kita bisa berupaya untuk untuk membuat kembali diklat-diklat baik itu lisan maupun tertulis. Sehingga kompentensi penerjemah itu akan coba diakomodir agar dapat lebih terasah lagi.
Sebelumnya Asisten Deputi bidang Naskah dan Terjemahan (Asdep Naster) dalam laporannya mengatakan, Diklat Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan I Tahun 2019 ini diikuti oleh 20 orang peserta, terdiri dari 7 orang dari instansi pemerintah pusat ) Sekretariat Kabinet, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Arsip Nasional); dan 13 orang dari pemerintah daerah (Pemprov Riau. Pemprov Sumatra Barat, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov Bali, Pemprov NTB, Pemprov Kalimantan Barat, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkot Semarang, dan Pemkot Probolinggo).
Tampak hadir dalam acara pembukaan itu antara lain Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Sjahriati Rohmah, dua narasumber yaitu: Inanti P. Diran dan Tiya Diran. (MAY/RAH/ES)
