BPN Yogyakarta Sudah Ukur 92 Persen lahan Untuk Bandara Kulon Progo
Pertemuan Komisi II DPR-RI dengan BPN Yogya, di Kanwil BPN Yogyakarta, Senin (21/12)
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta telah melakukan pengukuran dan inventarisasi terhadap bidang tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo, Yogyakarta.
Kami sudah bekerja untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi pengukuran bidang tanah. Sampai saat ini pengukuran sudah 92 persen dari 645,65 hektar dan untuk inventarisasi sudah 90 persen, ungkap Kepala Kantor Wilayah BPN Yogyakarta Arie Yuriwin di depan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang diketuai Mustafa Kamal, di Kantor Wilayah BPN Yogyakarta, Senin (21/12).
Menurut Arie, tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo tersebut terdiri dari tanah Pakualaman (Pakualaman Ground), tanah hak milik warga, tanah hak pakai atas nama instansi pemerintah, tanah kas desa, dan jalan desa.
170 hektar adalah Pakualaman Ground dan oleh Pakualam itu sudah bersedia untuk dilepaskan, kata Arie.
Ganti rugi terhadap Pakualaman Ground yang dipakai sebagai tanah garapan masyarakat, kata Arie, akan diberikan kepada Pakualam, sedangkan masyarakat penggarap akan diberikan ganti garapan.
Kami sudah menyiapkan relokasi, ungkap Kepala Kanwil BPN Yogyakarta itu.
Kepala BPN Yogyakarta mengatakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bandara, kantornya terkendala dengan peraturan PMK Nomor 13 yang menyatakan bahwa batasan biaya pelaksanaan pengadaan tanah hanya Rp1,6 miliar, berapa pun batasan nilai ganti rugi sampai dengan Rp100,5 miliar.
Untuk Kulon Progo dengan luasan yang 645,6 ha ini, kami membutuhkan biaya kurang lebih Rp9,6 miliar karena bidang tanahnya hampir 4.500 dan warga yang terdampak 2.750, Kata Arie.
Dimonitor oleh Setwapres
Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara Kulon Progo Yogyakarta ini, kata Arie Yuriwin, menjadi hal utama yang akan dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimonitor langsung oleh Sekretariat Wakil Presiden.
Telah dilaksanakan tim koordinasi di tingkat kementerian baik itu Menteri Agraria, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Menteri KUKM, dan Kemendagri, kata Arie.
Pelaksanaan pembangunan, lanjut Arie, dilakukan secara sistemik.
Tidak hanya bandara saja, tetapi juga akses kereta api, untuk jalan, untuk tol, kebutuhan listrik, kebutuhan air itu sudah dibahas semuanya, kata Arie.
Mengakhiri penjelasannya, Arie mengatakan groundbreaking untuk pembangunan Bandar Udara Kulon Progo diharapkan bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2016.
Anggota DPR yang ikut serta dalam kunjungan kerja itu adalah Wahidin Halim, Diah Pitaloka, Dadang S Muchtar, Hetifah, Sarehwiyono, Azikin Solthan, Ammy Amalia Fatwa Surya, Irawan, Asep Ahman Mousul Affandy, Tamanuri, Idham Samawi, dan Agung Widyantoro.
Kunjungan juga diikuti oleh pejabat Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI. (UN/GUN/ES)
