BPPD Kaltim Dukung BPP Kepri Miliki Regulasi Bangun Perbatasan
Sekretaris BPP Kepri Jariauanto Bintani didampingi sejumlah stafnya saat diterima Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid, di Samarinda, Kamis (25/5)
Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) beberapa waktu lalu melakukan studi banding ke Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah-daerah terpencil yang ada di wilayahnya.
Kepala BPP Kepri Edy Sopyan melalui Sekretaris BPP Kepri Jariauanto Bintani mengatakan, BPP Kepri terbentuk pada tahun 2011 dan mulai eksis pada tahun 2012. Sesuai dengan dasar regulasi pembentukan BPP Kepri, dalam implementasi tupoksinya lebih dominan sebagai fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi (monev), ujarnya saat berada di Kantor BPPD Kaltim, Kamis (19/5).
Kepri memiliki 19 pulau kecil terluar, 7 pulau di Kabupaten Natuna, 5 pulau di Kabupaten Anambas, 4 pulau di Kota Batam, 2 pulau di Kabupaten Karimun dan 1 pulau di Kabupaten Bintan yang berbatasan laut dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini menjadi krusial mengingat berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga BPP Kepri perlu bertransformasi dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pembangunan perbatasan.
Ini penting untuk menjaga kedaulatan Negara. kami juga ingin eksis melakukan eksekusi berupa pembangunan seperti yang telah dilakukan BPPD Kaltim di Perbatasan. Hanya saja masih terbentur kewenanagan, Undang-Undang maupun Perda yang belum bisa melakukan pembangunan, imbuh Bintani.
Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid didampingi Kabid Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Agung Masuprianggono dan Kabid Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Husaini sangat mengapresiasi kunjungan tersebut.
Kami siap mendukung dan membantu, untuk percepatan pembangunan perbatasan Kepri. Keperluan teknis yang harus dipersiapkan dapat dikomunikasi dengan kami dan kami siap menerima jika nantinya Tim BPP Kepri melakukan kunjung kerja kembali, kata Frederik.
Setelah melakukan koordinasi bersama BPPD Kaltim, BPP Kepri akan melakukan presentasi ke DPRD Kepri sebagai langkah awal upaya pembentukan Badan Pembangunan Perbatasan Kepri. (BPPD Kaltim/ES)
