BPPK Kemenkeu Lakukan Benchmarking ke Humas Setkab

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 29 September 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 18.648 Kali
Kabid Pelayanan dan Diseminasi Mita Apriyanti memaparkan tentang pengelolaan media sosial di Sekretariat Kabinet, Rabu (28/9) pagi, di Gedung 3, Setneg, Jakarta. (Foto: Humas/Oji)

Kabid Pelayanan dan Diseminasi Informasi Mita Apriyanti memaparkan tentang pengelolaan media sosial di Sekretariat Kabinet, Rabu (28/9) pagi, di Gedung 3, Setneg, Jakarta. (Foto: Humas/Oji)

Mengutip data wearesocial per September 2016, dari 259,1 juta penduduk Indonesia, 88,1 juta-penduduknya telah menggunakan internet, dan sekitar 88 juta penduduknya merupakan pengguna media sosial. Jika dilihat, peningkatannya cukup signifikan dalam satu tahun terakhir.

Demikian disampaikan Mita Apriyanti, Kepala Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi Sekretariat Kabinet (Setkab) saat menerima peserta benchmarking Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, di Ruang Pertemuan Lantai 3, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Rabu (28/9) kemarin.

Dengan data tersebut, Mita menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan media sosial dalam komunikasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet. Ditambahkannya, bahwa pentingnya penggunaan media sosial sebagai salah satu media komunikasi Pemerintah juga pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan humas Kementerian/Lembaga dan BUMN, di Istana Negara, Jakarta, pada Februari lalu.

“Pada pertemuan itu, Presiden mengintsruksikan kepada humas-humas Kementerian/Lembaga dan BUMN untuk memiliki kecepatan dalam merespon dan memberikan informasi. Kita yang harus mencari masyarakat, kata Pak Jokowi pada saat itu,” jelas Mita Apriyanti.

Presiden, lanjut Mita, mengingatkan jangan sampai pemerintahan sudah bekerja pontang-panting tetapi masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Pemerintah. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu harus menggunakan cara-cara baru, pola-pola yang baru, jadi meninggalkan pola-pola lama.

“Dimana eranya saat ini adalah era digital. Di era dimana arus informasi sangat cepat dan dinamis, Pemerintah perlu memanfaatkan kanal-kanal media sosial popular,” jelas Mita.

Lebih lanjut Mita menjelaskan proses pengelolaan informasi dan diseminasi informasi di semua kanal media sosial Setkab. Ia menjelaskan, untuk proses produksi konten media sosial, sumbernya memang dari peliputan yang dilakukan oleh tim pengelola informasi atau rilis dari Kementerian/Lembaga.

Selain itu, Humas Setkab juga mendapatkan informasi dari Kementerian/Lembaga yang nantinya diolah menjadi informasi yang kita sampaikan dan disebarkan di website maupun media sosial.

Menanggapi pemaparan dari perwakilan Humas Setkab, perwakilan BPPK Kemenkeu menyampaikan bahwa benchmarking ini dilakukan ke beberapa beberapa Kementerian/Lembaga yang mempunyai media digital yang sudah mumpuni, dan sudah bisa dikatakan bagus.

“Agar apa yang diharapkan dari Menteri Keuangan bahwa strategi komunikasi kita bisa tepat sasaran, bisa bagus. Yang diinformasikan bisa sampai dengan tepat, itu bisa kami lakukan,” M Sandri Merizanta, Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat BPPK.

Diakui Sandri bahwa Sekretariat Kabinet dipilih karena BPPK melihat ada sesuatu di Setkab yang perlu diserap ilmunya tentang pengelolaan media digital. “Ternyata kami tidak salah. Dari banyak hal yang disampaikan, ternyata banyak juga yang kita belum lakukan,” ujarnya.

Sandri berharap bisa mendapatkan bahan pelajaran dari acara benchmarking ini agar pengelolaan media digital di BPPK menjadi lebih baik.

Dalam acara tersebut hadir 10 orang wakil BPPK dan 1 orang dari Humas Kementerian Keuangan. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan humas Sekretariat Kabinet, dan dipandu oleh Edi Nurhadiyanto selaku Kepala Subbidang Pelayanan Informasi, Sekretariat Kabinet. (RMI/ES)

Berita Terbaru