Buat Pemerintah Tidak Leluasa, Presiden Jokowi Minta Aturan-Aturan Disederhanakan
Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para menteri, kepala badan, dan pejabat eselon I, di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (22/3) pagi. (Foto: Agung/Humas)
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para menteri, kepala badan, dan eselon I Kementerian/Lembaga (K/L) agar bekerja lurus sesuai yang sudah digariskan.
“Ada dua hal prioritas yang fokus ingin kita kerjakan dalam lima tahun ke depan. Yang pertama, deregulasi. Yang kedua, percepatan pembangunan infrastruktur. Fokusnya di situ,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan di Rapat Kerja Pemerintah di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (22/3).
Presiden memberikan contoh hasil rapat terbatas minggu lalu tentang masalah SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dijadikan satu. Demikian juga dengan izin gangguan (HO/hinderordonnantie) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga disederhanakan karena keduanya banyak kemiripan.
Menurut Presiden, apa yang menyebabkan kita tidak leluasa bertindak cepat memutuskan, kemudian banyak yang terjerat kasus-kasus, karena aturan-aturan itu terlalu banyak. “Inilah yang harus dideregulasi, disederhanakan. Simpel. Sehingga kecepatan kita menjadi tinggi, keputusan menjadi cepat, pelaksanaan juga bisa cepat,” tuturnya.
Presiden Jokowi meminta agar para pejabat negara tidak menambah aturan baru dan tidak asal menandatangani aturan-aturan yang bisa menghambat pembangunan. “Jangan nambah-nambah lagi. Menteri jangan teken-teken saja, yang disodori dirjen teken. Ini yang diberantas,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyoroti keberadaan 42 ribu peraturan di tingkat pusat dan tiga ribu peraturan daerah yang bisa menghambat pembangunan. Ia mengingatkan, dalam era global saat ini di mana perubahan-perubahan ekonomi global yang cepat sekali, puluhan aturan itu malah jadi salah satu penghambat pemerintah.
Presiden Jokowi juga ingin agar ada sebuah visi yang sama, dari atas ke Menteri, ke bawah lagi ke eselon I, baik Dirjen, Sekjen, Irjen, Kepala Badan, semuanya. Semuanya mempunyai pemahaman yang sama agar apa yang menjadi visi pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan.
“Baik yang berkaitan dengan program, tadi saya sampaikan, berkaitan dengan anggaran, dan yang berkaitan dengan persaingan dan kompetisi global saat ini,” tambah Jokowi.
Presiden mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, sebuah kapal besar. “Kalau ditambahi dengan aturan-aturan yang meruwetkan seperti itu, yang terjerat kita sendiri. Saya ingin menyadarkan itu dulu,” tegas Presiden.
Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, para menteri Kabinet Kerja, dan para pejabat eselon I dari semua K/L. (DND/SM/AGG/ES)
