Buka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah, Presiden: Bonus Demografi Jadi Modal Bangsa Majukan Indonesia
Presiden Jokowi saat membuka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah Tahun 2023, Rabu (22/02/2023), di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. (Foto: Humas Setkab/Teguh)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah Tahun 2023, Rabu (22/02/2023), di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Presiden dalam sambutannya menyampaikan bahwa dirinya menaruh harapan besar pada Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah untuk menghasilkan agenda dan langkah besar.
“Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, jumlah pemuda sekarang ini sangat besar,” kata Presiden mengawali sambutannya.
Kepala negara menyampaikan struktur demografi Indonesia sekarang ini didominasi oleh generasi muda.
“Tahun 2023, jumlah penduduk kita sudah 280 juta. Pemudanya, untuk usia 15 sampai 30, sudah di angka 66,3 juta,” ujarnya.
Oleh sebab itu, imbuh Presiden, ke depan bonus demografi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia. Menurutnya, hal ini jangan sampai menjadi beban, tetapi menjadi modal Indonesia untuk melompat maju menjadi negara yang adil, makmur, dan berkemajuan.
“Kalau bonus demografi ini betul-betul tidak kita garap secara baik, ini akan menjadi beban kita semua. Oleh sebab itu, pembangunan SDM menjadi sesuatu yang sangat penting,” lanjutnya.
Presiden Jokowi mencontohkan beberapa negara Asia, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang yang dapat melompat menjadi negara maju. Sementara, beberapa negara di kawasan Amerika Latin yang pada tahun 1950-1960 sudah menjadi negara berkembang sampai sekarang juga masih belum menjadi negara maju.
Menurutnya, keberhasilan Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang disebabkan oleh inovasi produk-produk yang membuat negara lain ketergantungan.
“Korea Selatan itu memiliki yang namanya digital komponen yang semua negara, semua perusahaan membutuhkan itu. Taiwan itu memproduksi yang namanya chip yang semua negara, semua perusahaan besar itu membutuhkan dan tergantung pada mereka,” jelas Presiden.
Oleh sebab itu, kata Kepala Negara, Indonesia juga harus memiliki produk barang yang negara lain tergantung pada Indonesia.
Presiden Jokowi menegaskan Indonesia bisa membangun EV battery atau baterai mobil listrik yang diharapkan akan menjadi ekosistem besar sebagai produsen mobil llistrik.
“Nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki, timah kita memiliki, bauksit kita memiliki. Semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik ada semuanya di Indonesia,” ungkapnya
Sementara, sambungnya, hal itu tidak dilakukan negara-negara Amerika Latin walau memiliki banyak sumber daya alam (SDA).
“Jadi dengan sumber daya alam yang banyak, negara-negara di Amerika Latin tetap terus menjadi negara berkembang. Kita tidak mau seperti itu. Kita sekarang negara berkembang tapi keinginan untuk menjadi negara maju itu harus. Dengan cara apapun, harus,” tandasnya.
Presiden melanjutkan, terkait SDA-SDA yang dimiliki Indonesia seperti nikel di Sulawesi, tembaga di Sumbawa dan Papua, timah di Bangka Belitung, Bauksit di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, dapat diintegrasikan menjadi EV battery.
Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia dapat membangun ekosistem yang lebih besar untuk produksi mobil listrik, yang dapat dibutuhkan banyak negara ke depannya.
“Semuanya bisa diintegrasikan menjadi barang yang namanya EV battery dan ekosistem yang lebih besar lagi menjadi mobil listrik yang ke depan itu semua negara akan membutuhkan. Dan apa, nilai tambah yang kita akan dapat itu bisa berlipat-lipat,” pungkasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Selain itu, turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (FID/AIT/SND)
