Buka Raker Kemlu, Presiden Jokowi Minta Para Dubes Indonesia Kedepankan Diplomasi Ekonomi
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Raker Kemlu 2015, di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta, Senin (2/2)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para duta besar Indonesia untuk negara asing untuk mengedepankan diplomasi ekonomi. Ia menyebutkan, para duta besar Indonesia harus mempunyai insting tajam untuk melihat potensi ekonomi yang ada di negara penempatannya.
Sebetulnya peluang ada di mana-mana dan kesempatan yang diambil di sebelah mana, kelihatan sekali. Selama tiga bulan menjadi presiden, 90 persen urusannya soal ekonomi, kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/2).
Presiden Jokowi menuturkan pengalamannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 2012-2014. Selama dua tahun menjabat gubernur DKI Jakarta, kata Jokowi, sebagian besar atau sekitar 99 persen urusan yang ditanganinya bersama para perwakilan negara sahabat di Indonesia adalah menyangkut ekonomi.
Ia mengambil contoh, saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan membangun proyek mass rapid transportation (MRT), banyak duta besar yang datang menemuinya untuk menanyakan apa saja yang bisa disediakan perusahaan dari negara asal mereka.
Para dubes datang dan bertanya kepada saya, kereta dibeli di mana. Bisa tidak negara saya, apakah ada perusahaan yang ikut. Ada lagi yang tanya, mesin untuk mengebor bisa ikut. Kalau ada pekerjaan besar, dubesnya aktif, kata Presiden Jokowi.
Meneguhkan Kehadiran Negara
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dalam laporannya mengatakan, adalah suatu kehormatan bagi korps diplomat Republik Indonesia bahwa Presiden dapat hadir dalam Raker antara Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan Indonesia.
Retno menyebutkan, Raker yang bertema “Diplomasi Untuk Rakyat: Meneguhkan Kehadiran Negara dalam Politik Luar Negeri” itu bertujuan untuk menyelaraskan langkah dan strategi diplomasi dan politik luar negeri Indonesia.
Menurut Retno, pembekalan dan interaksi dalam Raker itu akan dilakukan oleh para menteri, pejabat, dan pemangku kepentingan terkait kepada para perwakilan Indonesia di luar negeri.
“Dengan pembekalan yang sifatnya konkret diharapkan para diplomat akan dapat bersuara satu dan melangkah dalam satu gerak untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia,” kata Menlu.
Selanjutnya, Menlu menyebutkan berdasarkan visi-misi pembangunan nasional yang disampaikan oleh Presiden dan Wapres serta arahan Presiden dalam rapat kabinet paripurna pada 27 Oktober 2014, dan berdasarkan kesadaran penuh sebagai bangsa maritim, kebijakan politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan untuk empat hal.
Pertama, untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kedua, melindungi warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.Ketiga, meningkatkan diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi maritim. Keempat, meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan di dunia internasional.
Menurut Menlu Retno LP Marsudi, selama lima tahun ke depan, Kemlu akan mengaplikasikan diplomasi yang membumi, yaitu diplomasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, bermanfaat dan terkoneksi dengan kebutuhan rakyat.
Ia mengatakan bahwa diplomasi luar negeri dalam lima tahun ke depan tidak akan berjarak (memiliki kesenjangan) dengan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia.
“Hasil kerja para diplomat Indonesia harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan menurut konstitusi, diplomasi Indonesia juga harus mampu berkontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan dunia,” ujar Menlu.
Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri yang dilaksanakan mulai tanggal 2–5 Februari 2015 itu, diikuti oleh 132 kepala perwakilan, duta besar, konsulat jenderal dan kuasa tetap Indonesia yang ditempatkan. (AOS/WID/ES)
