Buka Ruang Dialog, Presiden Jokowi Akan Hadiri Musyawarah Lembaga Masyarakat Adat Papua

Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan menghadiri Musyawarah Lembaga Masyarakat Adat, Papua, yang akan digelar di Jayapura, akhir November ini.

Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya mengatakan, kehadiran Presiden Jokowi dalam Musyawarah Lembaga Masyarakat Adat Papua itu memperkuat komitmennya untuk mengedepankan  pendekatan  adat dalam menyelesaikan masalah di Papua, tidak lagi mengedepankan pendekatan keamanan sebagaimana yang selama ini dilakukan.

“Dengen pendekatan tersebut pemerintah telah membuka ruang dialog bagi semua  komponen masyarakat Papua, termasuk bagi Kelompok Sipil Bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM),” kata Lenis di ruang kerjanya, Jumat (20/11).

Lenis menilai, pendekatan adat yang melibatkan semua pihak itu, merupakan jalan terbaik untuk perdamaian di Papua. Melalui pendekatan adat tersebut, lanjut Lenis, berbagai persoalan pembangunan seperti masalah  tanah hak ulayat, kegiatan ekonomi serta percepatan pembangunan lebih menyentuh kebutuhan  masyarakat.

Dana Otsus

Mengenai tugasnya sebagai Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya mengatakan, sejak diangkat pada 5 Mei 2015 lalu, dirinya telah menyusun  konsep pembangunan Papua yang melibatkan masyarakat adat dalam tahapan pembangunan yang berkesinambungan.

Lenis menegaskan rekomendasi program yang ia susun tersebut tentunya berasal dari  perspektif dan kebutuhan masyarakat adat. Ia memberi contoh keinginan masyarakat untuk menerima dana Otonomi Khusus (Otsus)

“Dana Otsus  sudah 14 tahun berjalan, tinggal sisa 11 tahun lagi. Dana sisa ini, kalau bisa  dibagi saja. Untuk agama diberikan 2 persen, jangan sampai mereka tidak dapat.Dua persen  untuk adat, dimana ada adat dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang bisa membantu. Pejuang pepera juga dikasih uang  Otsus itu, sehingga turut menikmati dana Otsus,” saran Lenis.

Ia juga mendukung gagasan agar dana otsus juga bisa dibagikan kepada pengusaha asli Papua sebagai modal usaha.  “Dua persen ditaruh di bank tanpa jaminan, sehingga orang asli Papua yang punya perusahaan harus dibantu, dilatih dan dibina. Pemerintah pegang 2 -10 orang pengusaha Papua, pasti bisa sukses,” papar Lenis.

Mama-mama pedagang di pasar juga diharapkan bisa dibantu dengan dana otsus 2 persen,
melalui koperasi agar belajar berdagang yang baik.

Lenis Kogoya juga mengusulkan agar dana Otsus juga bisa dibagikan kepada kelompok korban politik,  tahanan politik dan yang menyerahkan diri, termasuk OPM. “Mereka juga harus diberi uang
Otsu situ, kasih keluarganya, tahanan politik yang keluar juga dikasih dan ada penyerahan
diri juga diberikan uang itu, kasih dia punya rumah,” ujarnya.

Ditambahkan, konsep itu harus dibangun, sehingga mereka merasa Papua merdeka dalam ekonomi,
pendidikan, kesehatan dan lainnya. “Ini keluhan masyarakat selama saya keliling turun ke masyarakat,” tuturnya. (WID/ES)