Bukan Hanya Jadi Pasar, Presiden Minta Tingkatkan Industri Produk Halal atau Syariah

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 6 Februari 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 12.741 Kali
Menteri PPN memberikan keterangan kepada wartawai usai mengikuti Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018. (Foto: Humas/Jay)

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada wartawai usai mengikuti Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018. (Foto: Humas/Jay)

Ada beberapa quick win yang akan didorong lebih lanjut dari Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah yakni pentingnya Indonesia untuk meningkatkan industri maupun sektor riil halal atau syariah.

“Kenapa? Karena Indonesia itu adalah saat ini posisinya lebih sebagai pasar dari produk halal. Bahkan yang mungkin mengejutkan rekan-rekan media, eksportir busana muslim terbesar di dunia itu adalah China, Indonesia tidak masuk 5 besar,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2).
Saat ini, lanjut Menteri PPN, wisata Indonesia masih berada di nomor 4 sedangkan  untuk kosmetik dan lainnya juga masih ketinggalan. “Karena itu, salah satu yang diminta Bapak Presiden adalah kita segera membuat roadmap pengembangan sektor riil atau industri manufaktur halal,” tambah Bambang seraya menyampaikan akan dibahas aturan lanjutan sebagai kepastian bagi dunia usaha.

Hal kedua, menurut Bambang, terkait keuangan syariah. Ia menyampaikan perlunya bank syariah yang skala besar sehingga skala kegiatannya juga besar dan basis utama dari BUMN dengan menggandeng swasta.

“Kemudian yang ketiga adalah penguatan dana sosial keagamaan, baik untuk zakat, wakaf. Bank wakaf mikro akan terus dikembangkan untuk bisa mengurangi kemiskinan di berbagai daerah karena ini adalah kredit skala kecil yang harapannya bisa membantu orang-orang yang berbasis pesantren nantinya,” tambah Menteri PPN seraya menyampaikan bahwa fungsi zakat untuk ikut menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Mengenai pemotongan zakat bagi PNS, Menteri PPN menyampaikan sedang dicari bentuk yang terbaik. “Tentunya sudah ada beberapa instansi, kalau tidak salah Kementerian Agama yang sudah melakukan itu, tetapi tentunya kalau akan diberlakukan secara luas harus diperhatikan nanti aturan yang mendasarinya,” jelas Bambang.

Soal rencana merger antara Bank Syariah di Indonesia, Menteri PPN menjawab bahwa untuk yang BUMN, ada pemikiran seperti itu. “Tapi nanti bentuk mergernya seperti apa tentunya harus dicari bentuk yang paling optimal. Yang penting hasil akhirnya, kita punya bank syariah yang berskala besar,” pungkas Menteri PPN/Kepala Bappenas akhiri wawancara. (FID/EN)

Berita Terbaru