Canangkan Program Pembangunan Sejuta Rumah, Presiden Jokowi Ajak BUMN Berpartisipasi

Presiden Jokowi memukul kentongan sebagai tanda pencanangan Program Pembangunan Sejuta Rumah, di Ungaran, Jateng, Rabu (29/4)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Rabu 929/4) ini  melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah guna meresmikan Pencanangan Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat, serta Menyambut Hari Buruh Internasional 2015 di lokasi Proyek Pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang.

Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi mengaku banyak yang menanyakan kepadanya, apakah tidak terlalu ambisius membangun sejuta rumah. “Saya sampaikan, kalau dikerjakan dengan cara-cara normal dan biasa ya tidak akan tercapai, 200 ribu saja sulit. Tetapi kalau berani melakukan loncatan, angka itu akan bisa tercapai,” kata Jokowi.

Presiden mengemukakan, 3 (tiga) minggu yang lalu, ia telah mengumpulkan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tabungan duit yang besar yang sudah bertahun-tahun didiamkan saja, hanya ditaruh di bank, hanya dapat bunga yang kecil. Karena tidak berani mengambil resiko karena regulasi tidak mendukung.

Ia menantang para direksi BUMN yang punya uang sangat besar sekali, seperti BUMN BPJS Ketenagakerjaan yang punya Rp 180 triliun, yang saat ini dengan alasan ada aturannya hanya menyisihkan 5 persen untuk pembangunan perumahan pekerja.

“Kalau bisa 50 persen, 50 persen, kalau tidak bisa ya 40, 40-30. Katakanlah bisa dipakai 40 persen, sudah uang berapa? Besar sekali. Dan juga bukan uang hilang, dipakai membangun rusun atau perumahan, diberikan kepada pekerja. Karena ini memang uangnya memang untuk pekerja,” ungkap Presiden Jokowi seraya membandingkan dengan yang ada di Malaysia, dimana dana Tabung Haji juga diinvestasi untuk membangun jalan tol, dan untuk membangun perumahan.

Namun diakui Presiden Jokowi, jika dengan uang sebanyak itu dulu memang banyak peristiwa ada korupsi, ada korupsi, ada korupsi sehingga dikunci, uangnya tidak boleh dipakai. “Ini yang akan kita ubah,” ujarnya.

Presiden meyakini, sebetulnya banyak uang kita yang berhenti, berhenti, berhenti, berhenti yang bisa digunakan. BPJS Ketenagakerjaan baru satu contoh saja yang memiliki dana Rp 180 triliun. Belum dari Tabung Haji dan lain-lain, yang ditotal Presiden Jokowi mencapai kira-kira Rp 430 triliun.

Karena itu, Presiden Jokowi optimistis kalau regulasinya mendukung maka program pembangunan 1 juta rumah itu bisa cepat kita bangun.”Tidak tergantung kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Bisa disalurkan ke pengembang swasta lewat BTN misalnya, semuanya bisa dilakukan,” paparnya seraya mengatakan, itulah yang dimaksudkannya dengan terobosan-terobosan yang perlu dikerjakan agar kecepatan pembangunan itu betul-betul bisa dirampungkan.

Presiden Jokowi melanjutkan, kebijakan Pemerintah di bidang perumahan melalui Program Sejuta Rumah setiap tahun  diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu kelompok nelayan, pekerja/buruh, PNS, TNI, dan  Polri.

Program Sejuta Rumah tersebut diantaranya 10.000 unit rusunawa untuk pekerja/buruh yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (7.600 unit), serta   BPJS Ketenagakerjaan (2.400 unit).

Rumah MBR                         

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, program pembangunan 1 juta rumah itu terdiri atas 603.516 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 396.484 unit untuk Non MBR.

Dari 603.516 unit rumah MBR, menurut Basuki, dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama 331.693 unit yang sekarang siap izin dan lokasi, 98.020 unit tahap kedua yang diharapkan bulai Mei-Juni mendatang dirampungkan Kementerian PUPR, dan tahap ketiga sebanyak 173.803 unit yang sekarang dalam proses izin lokasi pengembang.

“Untuk tahap pertama, 27.134 unit rumah saat ini sedang dibangun, 98.811 unit yang dilakukan ground breaking hari ini, dan 205.748 unit akan dilakukan sesudah hari ini,” kata Basuki.

Adapun untuk pembanguan 396.484 unit rumah non MBR, menurut Menteri PUPR, dilakukan oleh pengembang dan masyarakat sesuai mekanisme pasar.

Sebelum melakukan pencanangan pembangan satu juta rumah itu, Presiden Jokowi terlebih dahulu meninjau maket proyek rusun pekerja 5 lantai, tipe 24 lajang dan tipe 36 keluarga yang berlokasi di Kelurahan Gedanganak, Ungaran.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyaksikan penandatangan Nota kesepakatan ?tentang Pembangunan Rusunawa Rumah Susun Sederhana Sewa bagi Pekerja/Buruh di Provinsi Jawa Tengah antara Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Humas Setkab/ES)