Catatan 100 Hari Kabinet Merah Putih

“Dalam 3 bulan kita, kita telah memberi bukti kepada rakyat,

kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,”

— Presiden RI Prabowo Subianto,

Sidang Kabinet Paripurna, 22 Januari 2025 —

Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di hadapan pimpinan dan anggota MPR RI. Tak menunggu lama, di malam hari Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming langsung bergerak cepat mengumumkan jajaran yang akan membantunya di kabinet pemerintahan pada masa bakti 2024-2029. Kabinet itu diberi nama Kabinet Merah Putih, kabinet yang menyatukan para profesional, birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, hingga politisi dalam satu kepentingan, yaitu kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara.

“Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih, untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana, di Kantor Presiden, Jakarta, 23 Oktober 2024.

Lembah Tidar pun menjadi saksi tekad Kabinet Merah Putih untuk menyamakan visi dan mengharmonisasikan gerak langkah dalam mengemban misi Asta Cita, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Di tempat yang bersejarah ini, selama tiga hari para anggota kabinet dibekali dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo serta dilatih kedisiplinan dan memupuk kekompakan untuk bersama-sama bekerja melayani rakyat, bersama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Saya betul-betul merasakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu, saya bersama pembantu-pembantu saya, bersama menteri-menteri, para menko, bersama petugas-petugas yang tergabung dalam Pemerintahan Republik Indonesia sekarang, kami sungguh-sungguh bertekad untuk bekerja keras, untuk melayani rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.

Dan kini, tepat tanggal 29 Januari 2025, seratus hari sudah Kabinet Merah Putih mengemban amanat untuk melayani rakyat Indonesia. Seratus hari yang menjadi langkah awal dari perjalanan panjang pemerintah untuk sebuah perubahan besar, berbenah, berinovasi, dan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai program telah dilakukan dan sejumlah kebijakan pun telah diambil oleh pemerintah.

Penghapusan Utang UMKM
Kebijakan Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024. Kebijakan ini adalah langkah besar yang diambil pemerintah untuk meringankan beban pelaku UMKM, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

“Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Presiden Prabowo.

Program penghapusan utang UMKM dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, akan menjangkau 67 ribu pelaku UMKM dengan penghapusan utang senilai Rp2,4 triliun. Total nilai kredit macet yang akan dihapuskan mencapai Rp14 triliun untuk satu juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak
Setelah melalui tahapan persiapan yang panjang, Rabu, 27 November 2024 bangsa Indonesia menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024. Pesta demokrasi yang diselenggarakan di 545 daerah pemilihan, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, berjalan dengan aman dan damai.

Peningkatan Kesejahteraan Guru
Pendidikan merupakan kunci untuk kebangkitan sebuah bangsa dan guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh penjuru tanah air. Di tahun 2025, alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, mencapai Rp81,6 triliun, atau meningkat sebesar Rp16,7 triliun dari tahun sebelumnya.

Sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru, layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata juga terus diupayakan pemerintah. Anggaran sebesar Rp17,15 triliun dialokasikan untuk program rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta.

Kenaikan Upah Minimum Nasional
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 November 2024. Upah minimum adalah jaringan pengaman sosial yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan. Kenaikan upah minimum nasional ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga daya saing usaha.

“Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” ujar Presiden.

Penurunan Harga Tiket Pesawat
Momen-momen penting bagi masyarakat, seperti Natal dan Tahun Baru, tak luput dari perhatian Presiden Prabowo. Kebijakan penurunan harga tiket pesawat pun diambil untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi dan pariwisata di tanah air pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Penurunan sebesar 10 persen berlaku pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, mulai dari maskapai, badan usaha milik negara (BUMN), hingga penyedia avtur menjadi kunci dari kebijakan ini.

“Mungkin pertama kali dalam beberapa tahun kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan,” kata Kepala Negara.

Penurunan harga tiket adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat dalam menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Dalam upaya tersebut, jajaran Kabinet Merah Putih juga bersinergi untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, kelancaran pasokan bahan bakar, keamanan masyarakat, hingga sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mobilitas orang dan barang.

Kenaikan HPP & Penghentian Impor Beras
Target swasembada pangan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo tidak akan pernah tercapai tanpa adanya dukungan terhadap para petani di seluruh tanah air. Oleh karena itu, dalam kurun waktu seratus hari pertama, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada para petani. Pertama, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 dan jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500. Pemerintah juga memutuskan untuk menampung seluruh produksi gabah dan jagung dari petani dengan harga yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Kebijakan-kebijakan ini merupakan kabar gembira bagi para petani sekaligus langkah fundamental pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan swasembada pangan juga terlihat dari perhatian Presiden Prabowo terhadap pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah di tanah air. Peninjaua areal lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan pun menjadi kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo pascadilantik. Merauke diproyeksikan menjadi salah satu lokasi pengembangan kawasan sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia.

Peluncuran Paket Stimulus Ekonomi
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang merupakan amanat dari undang-undang tidak bisa dielakkan oleh pemerintah. Meski demikian, mendengarkan suara masyarakat, Presiden Prabowo memutuskan kenaikan tarif PPN hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah yang selama ini sudah dikenakan PPN Barang Mewah atau PPnBM, seperti pesawat jet pribadi, yacht, dan barang mewah lainnya yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu. Artinya, tidak ada kenaikan PPN untuk barang dan jasa selain yang tergolong barang-barang mewah. Kemudian, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atau dikenakan tarif PPN nol persen. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk mereformasi sistem perpajakan nasional dengan berorientasi pada masyarakat.

“Saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan prorakyat,” tegas Presiden Prabowo.

Sejalan dengan pemberlakuan kebijakan di bidang perpajakan ini, pemerintah juga meluncurkan paket stimulus dengan nilai mencapai Rp38,6 triliun yang menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat kelas menengah, serta dunia usaha terutama untuk perlindungan UMKM dan industri padat karya. Stimulus antara lain berupa bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi 16 juta penerima, diskon listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan berdaya maksimal 2.200 volt, insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, dan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta per tahun.

Makan Bergizi Gratis
Melaksanakan janji kepada masyarakat, di awal tahun 2025 pemerintah mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) secara bertahap. MBG adalah program strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui akses gizi yang lebih baik. Program ini memberikan dampak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat, hingga ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat mengakses program MBG.

“Program makanan bergizi kita berjalan, alhamdulillah. Kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu dan sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi. Dan, untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak, September kita harapkan 15 juta anak, dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi,” kata Presiden Prabowo.

Penurunan Biaya Haji
Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89,4 juta atau turun sekitar Rp4 juta dibanding rerata BPIH tahun 2024. Penurunan ini tentunya berdampak pada  Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus ditanggung jemaah, yaitu turun sekitar Rp600 ribu. Presiden Prabowo menekankan, penurunan biaya haji ini tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan bagi para jemaah haji Indonesia.

“Mungkin pertama kali dalam sejarah republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas. Saya perintahkan, cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga, terus efisiensi, efisiensi, efisiensi,” ucapnya.

Pembaharuan Kebijakan DHE
Pemerintah juga memperbaharui kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan mewajibkan eksportir untuk menempatkan sebesar 100 persen DHE sumber daya alam di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan ini diambil untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.

“Semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia. Saya kira ini hal yang wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” tegas Kepala Negara.

Pembangunan Infrastruktur
Keberlanjutan pembangunan infrastruktur, terutama untuk menunjang program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan dan energi, juga menjadi perhatian pada seratus hari Kabinet Merah Putih. Di awal tahun 2025, tepatnya tanggal 20 Januari, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan. Tak hanya mandiri, Presiden optimistis Indonesia mampu menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.

Tak hanya mengandalkan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah juga mendorong keterlibatan lebih dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.

“Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan, saya mengubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun,” kata Presiden.

Penanganan Cepat Bencana
Penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah juga menjadi fokus pemerintah. Tim gabungan dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah bergerak cepat dalam menangani bencana alam di tanah air, di antaranya erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Di tengah kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Prabowo pun tetap memantau kondisi di dalam negeri, terutama terkait penanganan bencana alam. Pada Selasa, 12 November 2024 pagi waktu Washington DC, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas (ratas) melalui video conference dengan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki.

“Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, NTT,” ujar Presiden saat membuka ratas.

Selain penanganan pascabencana, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi terhadap bencana. Dalam ratas di Pangkalan TNI Halim Perdanakusuma, 23 Desember 2024, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

Efisiensi Anggaran
Arahan Presiden Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih sangat jelas, bahwa pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang bersih dan efisien, yang terbebas dari penyelewengan, kebocoran, hingga kongkalikong, harus diwujudkan. Penggunaan anggaran harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, program swasembada pangan dan energi, serta mendorong terobosan teknologi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025 menjadi pedoman jajaran pemerintah, pusat dan daerah, untuk meningkatkan efisiensi di kementerian/lembaga dan daerah masing-masing, dengan memprioritaskan pada peningkatan kinerja dalam pelayanan publik. Presiden meminta kegiatan-kegiatan yang tidak esensial, seperti yang bersifat seremoni hingga perjalanan dinas, dipangkas secara signifikan.

“Saya terus menerus monitor, saya terus menerus menuntut penghematan, efisiensi, saya menuntut keberanian, memotong hal-hal yang tidak esensial,” kata Presiden.

Dorong Investasi dan Perkuat Kerja Sama Luar Negeri
Pada November 2024, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan perdana ke luar negeri dengan mengunjungi enam negara sekaligus, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Persatuan Emirat Arab. Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Lima, Peru dan KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil serta memenuhi undangan negara-negara sahabat. Lawatan perdana Presiden Prabowo ini memiliki arti penting dalam menunjukkan potensi sekaligus menjadi langkah signifikan dalam menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis di kancah global. Upaya penguatan kemitraan menjadi bahasan utama Presiden Prabowo saat bertemu dengan sejumlah pemimpin negara sahabat, termasuk di sela-sela KTT APEC dan G20. Dari lawatan ini, Presiden kembali ke tanah air dengan membawa komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS.

Pada Desember 2024, Presiden Prabowo menghadiri KTT D8 di Kairo, Mesir. D8 merupakan sebuah organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan yang beranggotakan Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Indonesia akan memegang keketuaan organisasi ini untuk periode tahun 2026-2027.

Dalam kurun seratus pemerintahan, Presiden Prabowo juga memperoleh tanda kehormatan dari berbagai negara sahabat. Dalam upacara resmi di Lima, 14 November 2024, Presiden Peru Dina Boluarte menyerahkan tanda kehormatan tertinggi “Grand Cross of the Order of the Sun of Peru” kepada Presiden Prabowo. Penghargaan ini melambangkan persahabatan dan penghormatan yang mendalam antara Indonesia dan Peru. Saat kunjungan ke Negeri Jiran, Malaysia, Senin, 27 Januari 2025, Presiden Prabowo menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) yang diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia. Penghargaan ini merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor yang diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral. Kehormatan juga diberikan oleh pemerintahan India, yang menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu utama atau chief guest dalam Perayaan Ke-76 Hari Republik India yang digelar 26 Januari di New Delhi. Pada perayaan ini, Indonesia turut berpartisipasi dengan mengirimkan kontingen pasukan TNI berjumlah 352 orang yang terdiri dari pasukan defile dan drumben. Kontingen Indonesia berada di urutan ke-3 dalam defile setelah pasukan pembuka dan veteran.

Seratus hari telah dilalui oleh Kabinet Merah Putih, sebuah momentum yang menjadi langkah awal dari perubahan besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju 2045.

Berbagai pembenahan, inovasi, dan terobosan akan terus dilakukan demi menuntaskan misi Asta Cita, sekaligus mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Tetap optimistis melangkah ke depan untuk Indonesia yang lebih baik.

“Di sana-sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan. Dan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita, kita berada di trajektori yang benar,”

 

— Presiden Prabowo Subianto,

Sidang Kabinet Paripurna, 23 Januari 2025 –

 

 

(UN)