Catatan Kecil dari Penyelenggaran Konferensi OGP Kawasan Asia Pasifik Tahun 2014*)

Oleh Alfurkon Setiawan
Dipublikasikan pada 26 Mei 2014
Kategori: Opini
Dibaca: 107.296 Kali

Oleh : Tania Cahya Utami Dewi

ogpOpen Government Partnertship (OGP) merupakan upaya global untuk membuat suatu pemerintahan lebih transparan, efektif dan akuntabel. Inisiatif multilateral baru ini bertujuan untuk mengamankan komitmen konkrit dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama multi-stakeholder, OGP diawasi oleh sebuah komite pengarah dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

OGP secara resmi diluncurkan pada tanggal 20 September 2011, ketika 8 negara pendiri (Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat) menyetujui suatu Deklarasi Pemerintah Terbuka, dan mengumumkan rencana aksi masing-masing negara. Sejak september 2011, keanggotaan OGP telah mencapai 60 negara.

Indonesia sebagai Ketua Utama OGP periode 2013-2014 telah menyelenggarakan Open Government Partnership Asia Pacific Regional Conference (OGP-APRC) pada tanggal 6 dan 7 Mei 2014 di Nusa Dua Convention Centre, Bali. Tema yang diangkat pada Konferensi ini adalah “Unlocking Innovative Openness: Impetus to Greater Citizen Engagement”. Konferensi dibuka oleh Presiden RI, Bpk. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan dihadiri oleh lebih dari 600 peserta dari 61 negara undangan, yang terdiri dari Menteri, opinion maker, kaum muda, swasta, akademisi, media, aktivis pengusung isu keterbukaan, hingga CSO.

Dalam Pidato pembukaannya Presiden SBY menyampaikan bahwa keterbukaan dan transparansi merupakan kunci kesuksesan dari pemerintahan yang efektif. Menurut Presiden SBY hal ini merupakan cara pemerintah untuk menjawab atau merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Namun meski keterbukaan dan transparansi pemerintah merupakan hal yang baik, hal ini belum cukup baik jika masyarakat tidak mau berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk membangun kepercayaan, budaya partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah membentuk Pemerintahan Indonesia Terbuka atau yang biasa disebut dengan OGI. Dengan persuasi dan inovasi, program OGI telah membantu reformasi birokrasi Indonesia kearah yang lebih baik lagi.

Konferensi ini menjadi wadah bertemunya komunitas yang mendorong keterbukaan dunia khususnya di kawasan Asia Pasifik untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan inovasi dalam implementasi good governance. Hal ini tercermin dari rangkain Konferensi yang terdiri dari 3plenary sessions, lightning talks, dan 18 breakout sessions dengan topik yang beragam.

Pada hari pertama hanya terdapat satu sesi breakout dengan mengusung lima topik yang berbeda yang tersebar di beberapa ruangan dengan pembicara yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Sedangkan pada hari kedua terdapat dua sesi breakout yang masing-masingnya juga membahas topik yang berbeda-beda.

Salah satu sesi pada hari pertama tersebut mengusung tema “Opening up: Inspiring Stories from Transparent and Accountable Local Governments”. Pada sesi ini dibahas bagaimana local government menjadi open government serta berbagi pengalaman antar local government di Asia Pasifik. Salah satu pembicara dalam sesi ini adalah Walikota Bandung, M.Ridwan Kamil, yang memaparkan proses dan usaha-usaha Pemerintah Kota Bandung pada masa kepemimpinannya yang baru berumur 7 bulan dalam mereformasi sistem birokrasi ke arah pemerintahan yang lebih transparan seperti saat ini.

Walikota Bandung itu mengatakan bahwa keterbukaan data dan pelayanan masyarakat harus terus menerus ditingkatkan dengan memperbaiki baik dari segi manajemen internal maupun juga pada sisi pelayanan publik.

Lebih lanjut Ridwan Kami mengatakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel ada 3 (tiga) hal yang sangat perlu dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu yang pertamapolitical will (keinginan politik) untuk melakukan transparansi, yang kedua partisipasi publikdalam mendukung pelaksanaan transparansi, dan yang terakhir teknologi sebagai sarana penunjang yang vital dalam melaksanakan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel.

 Masih pada sesi yang sama, pengalaman berbeda terjadi di Nepal. Berbeda dengan Indonesia yang mengutamakan penggunaan teknologi dalam usaha meningkatkan keterbukaan menurut Mr. Vidyadhar Mallik (former Minister for Local Government and Federal Affairs Nepal), pemerintahan terbuka yang sekarang berlangsung di Nepal berdasarkan interaksi tatap muka langsung dengan warga, pusat kepedulian masyarakat, dan pemerintah daerah yang melibatkan lebih dari 900 000 orang yang berinteraksi dengan 3973 desa dan kota tingkat Pemda. Hal ini karena masyarakat Nepal banyak yang belum memiliki akses ke internet.

Pada hari kedua Konferensi OGP Asia Pasifik, 7 Mei 2014, terdapat 2 sesi Plenary dan 2 sesiBreakout. Hari kedua dibuka dengan Sesi Plenary pertama yang dipandu oleh moderator Wimar Witoelar. Salah satu pembicara dalam sesi ini adalah Bupati Bojonegoro, Suyoto, yang menceritakan kisah suksesnya dalam melaksanakan transformasi sistem pemerintahan di Bojonegoro dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan Pemerintah Daerah.

Menurut Bupati Bojonegoro salah satu akar permasalahan selama ini adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati Bojonegoro Jatim itu berusaha untuk memperbaiki komunikasi antar pihak dan menghubungkan seluruh stakeholder yang ada di daerahnya dalam suatu komunikasi dan kerja sama yang baik guna mengatasi permasalahan yang ada. Perubahan yang coba dilaksanakan Bupati Bojonegoro itu awalnya memang tidak mudah namun seiring dengan berjalannya waktu perubahan itu mulai menampakkan hasil. Masyarakat lebih percaya dan mau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk membangun daerahnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dalam akhir pemaparannya Bupati Bojonegoro mengatakan bahwa kerja sama hanya akan dapat tercapai apabila ada hubungan satu sama lain, saat kedua belah pihak (Pemerintah Daerah dan masyarakat) memiliki tujuan yang sama, mau membuka hati dan mau bekerjasama untuk membuat inovasi guna kepentingan bersama, maka kemudian kekuatan bersama ini akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Aelain pemaparan dari Bupati Bojonegoro tersebut, dalam sesi ini terdapat 7 orang pembicara lainnya yang memaparkan proyek yang telah mereka jalankan yang sejalan dengan keterbukaan, salah satunya adalah Budiyanto Sidiki yang merupakan Kepala Biro Pembangunan dan Pengawasan Ekonomi di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Inovasi yang dilakukannya adalah membuat sistem e-monitoring evaluasi untuk diterapkan di daerahnya agar semua pihak dapat memantau perkembangan pembangunan, baik dalam kegiatan konstruksi atau proyek pemerintah, maupun kegiatan pengembangan non fisik di semua tingkatan mulai dari tingkat Gubernur, Pemimpin Pemerintah Daerah, Pemimpin proyek, dan bahkan masyarakat umum. Hasilnya Provinsi Gorontalo menjadi Provinsi Percontohan dalam hal monitoring dan evaluasi, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Hal positif lainnya adalah sistem ini telah membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan penyerapan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain pemaparan dari sisi Pemerintah, perwakilan dari Organisasi Masyarakat juga berbagi pengalamannya. Salah satunya adalah Sowmya Kidambi, Sowmya bekerja di Society of Social Audit, yang memaparkan bahwa proses audit sosial telah diimplementasikan oleh masyarakat di negara bagian Andhra Pradesh, India untuk melaksanakan audit sosial, akuntabilitas dan transparansi kepada Pemerintah. Termasuk di dalam proses tersebut adalah pelaksanaan public hearing dimana masyarakat dapat bertemu dengan wakil Pemerintahan guna memberikan masukan, bertanya, dan lain-lain terkait suatu kebijakan atau peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Di India, dimana tidak semua masyarakatnya memiliki akses internet, public hearing seperti ini dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan mereka dapat mengajukan keberatan atau memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut. Hal ini penting karena kebijakan menyangkut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berhak mendapatkan informasi dan memberikan keberatan/masukan terhadap hal ini. Beberapa inovasi lainnya yang dipaparkan pada sesi ini adalah Community-Based Monitoring Program yang digagas oleh Integrity Watch Afghanistan,Democracy Education Center, Mongolia yang menggagas Check My Service, dan Open Knowledge Foundation Australia yang menggagas GovHack.

Dari sesi-sesi tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya sangatlah penting. Partisipasi masyarakat sendiri sebenarnya telah diatur dalam OGP Guidelinesyang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam merancang National Action Plan dan dalam mengatur peran serta masyarakat. Guidelines ini belum sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan oleh karena itu masih perlu perbaikan dan masukan untuk menyempurnakanGuidelines tersebut. Di Indonesia sendiri National Action Plan yang ada saat ini dianggap belum cukup melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya, oleh karena itu di masa yang akan datang, berdasarkan keterangan dari perwakilan OGI, hal ini akan coba terus ditingkatkan sehinggaNational Action Plan dapat benar-benar mengakomodir kebutuhan dan prinsip pelaksanaan OGP dapat terselenggara dengan sebaiknya.

Sebagai penutup penyelenggaraan Konferensi ini Wakil Menteri PAN-RB menyampaikan pidatonya, dengan menyatakan bahwa good governance dan reformasi birokrasi adalah prioritas nasional pertama Indonesia dalam pembangunan dan implementasi open government. Menurut Wakil Menteri PAN-RB EKo Prasojo, konferensi ini menghasilkan beberapa poin penting yang ingin ditekankan Pemerintah Indonesia, yaitu:

  1. lewat forum ini diharapkan dapat terjadi pertukaran ide-ide dan kontak, memperbanyak dan memperluas koneksi, dan kolaborasi yang solid antar peserta yang dapat berguna di masa depan dalam membawa perubahan di masyarakat;
  2. pekerjaan rumah bersama adalah untuk mendorong lebih jauh keterbukaan dalam masing-masing komunitas, negara, dan wilayah. Open Government Partnership secara harfiah adalah tentang membuat hal-hal menjadi nyata dalam semangat kemitraan antara negara, masyarakat sipil, mitra multilateral, sektor swasta, pemuda, akademisi, dan media; dan
  3. konferensi ini diharapkan dapat memberikan sebuah petunjuk mengenai siapa dan apa yang harus ditanyakan, dan kemana harus melangkah setiap ingin memulai keterbukaan inovasi yang baru. Satu hal yang pasti, semoga Konferensi ini telah meyakinkan para peserta bahwa ide dan inovasi bisa datang dari mana saja.

Dari Konferensi tersebut terdapat beberapa hal yang patut digaris bawahi antara lain:

  1. kepemimpinan adalah hal yang fundamental, hal ini tercermin dari apa yang telah dilakukan oleh Walikota Bandung dan Bupati Bojonegoro, political will untuk menjalankan keterbukaan diperlukan dari pemimpin;
  2. Pemerintahan tidak hanya birokrasi pemerintahan tetapi merupakan stakeholdermenjalankan perannya dalam proses Pemerintahan, hal ini tercermin misalnya dari usaha yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro guna menghubungkan stakeholder dengan Pemerintah Daerah lebih mendekatkan diri dan terbuka kepada stakeholder, hal ini terbukti cukup berhasil dalam menyelesaikan masalah yang ada dan meningkatkan kepercayaan masyarakat; dan
  3. jalan menuju open government masih panjang, oleh karena itu itu diperlukan kemauan, usaha yang lebih keras, dan kesabaran untuk dapat mengimplementasikan open governmentdengan sebaik-baiknya.

                         ————————————–

[*] Artikel ini dibuat sebagai hasil laporan menghadiri Konferensi OGP Kawasan Asia Pasifik di Bali, tanggal 6 dan 7 Mei 2014. (Bidang Hubungan Internasional, Keasdepan Politik danHubungan Internasional, DPOK)

Opini Terbaru