Soal Delik Korupsi di RUU KUHP, Seskab: Pemerintah, DPR, KPK, Perlu Duduk Bersama Cari Solusi
Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berulang kali, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, bahwa pemerintah tidak ingin mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pemberantasan korupsi dalam bentuk apapun. Ia menyebutkan, pemerintah melihat dengan kewenangannya seperti saat ini saja tindak pidana korupsi dari hari ke hari masih cukup banyak.