Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu), Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan Ketua dan Anggota […]

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam siaran pers yang disampaikan pada hari Senin (17/7) malam mengemukakan bahwa telah menemukan content-content yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terutama content yang menyangkut penyebaran radikalisme dan terorisme bersama kementerian/lembaga terkait. Untuk itu, Kementerian Kominfo mengirim permohonan kepada pihak Telegram untuk membersihkan content-content tersebut dari seluruh kanal yang difasilitasi oleh […]

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, 93, dan 141 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 15 Juni 2017 telah menandatangani Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, […]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bukan berarti pemerintah anti Ormas Keagamaan. Namun, penerbitan Perppu itu  merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Mendagri mengkritik wacana di media-media sosial yang dinilainya melenceng karena mengesankan penerbitan Perppu itu […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, adanya sejumlah ancaman terhadap kebangsaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menyebutkan, karakter ancaman itu bisa berupa ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun Kepala Negara menegaskan,  pemerintah tidak akan tinggal diam apabila terjadi upaya-upaya yang dapat merusak dan meruntuhkan demokrasi NKRI. Karena pemerintah menyadari keberagaman dan ideologi […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan terkait langkah pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menutup aplikasi Telegram. Ia menegaskan, pemerintah menutup Telegram karena aplikasi tersebut dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diperbarui, di Jakarta, Jumat (14/7) siang. Sebelum diluncurkan, peta tersebut ditanda-tangani oleh pejabat dari 21 kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan […]

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Guru Garis Depan (GGD) tahun 2016. Proses penetapan tersebut dilakukan dalam dua tahap untuk penandatanganan SK CPNS bagi 6.296 guru garis depan. […]

Dengan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah memandang perlu adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional . Berdasarkan pertimbangan tersebut pada 4 Juli 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan […]

Meskipun belum dicapai kesepakatan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) dan diputuskan untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Kamis (20/7) mendatang, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, kalau dilihat secara keseluruhan, sebenarnya waktunya masih sangat cukup untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu). “Presiden memantau semua perkembangan yang ada. Tentunya harapannya dalam hal berkaitan dengan RUU […]