Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk terus melakukan restorasi lahan gambut di 7 provinsi, yaitu: di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua. Sejalan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) diawal 2016, menurut Presiden, pemerintah telah menargetkan restorasi lahan gambut […]

Sehubungan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna akan segera memasuki masa pensiun akhir bulan ini, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah mengajukan tiga calon pengganti kepada Presiden Joko Widodo. “Saya sudah mengajukan tiga nama calon pengganti KASAU yang memasuki masa pensiun. Tiga calon ini bintang tiga semua,” kata Panglima […]

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah memandang perlu dilakukan penambahan jenis infrastrukur prioritas, penguatan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPIP), dan percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor […]

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa sumber daya alam (SDA) harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Jadi perubahan dan sebagainya (regulasi dan kebijakan, red) ini harus disesuaikan dengan spirit itu,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada wartawan, usai menghadiri Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/1) petang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa sumber daya mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Karena itu, meskipun saat ini Indonesia masih menduduki peringkat ke 10 untuk cadangan batubara dunia tapi juga harus diingat bahwa ini akan habis, dan diprediksi 83 tahun mendatang sudah akan habis. Untuk itu, Presiden menekankan bahwa pemanfaatan sumber […]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan sebuah kebijakan ekonomi Pancasila, kebijakan ekonomi gotong royong, yang sebentar lagi akan disampaikan kepada masyarakat. “Kebijakan ekonomi Pancasila intinya adalah ekonomi yang berkeadilan, ada pemerataannya. Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi apabila tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, ini adalah sebuah hal yang […]

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menegaskan kembali, bahwa uang Rupiah yang baru diluncurkan pada Senin (19/12) lalu tidak memuat simbol terlarang palu dan arit. Hal tersebut disampaikan Gubernur BI menanggapi informasi dan penafsiran yang berkembang di masyarakat, yang mengaitkan mata uang Rupiah memuat simbol terlarang palu dan arit. “Gambar yang dipersepsikan oleh sebagian […]

Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Desember 2016, ada tugas khusus yang dibebankan Presiden kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagaimana tertuang dalam butir KELIMA Inpres tersebut. Tugas khusus Menko PMK itu adalah melakukan: a. koordinasi, sinkronisasi, dan […]

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Desember 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sepanjang 2016 telah menerima sebanyak 301.786 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan itu meliputi berbagai jenis instansi, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengemukakan, jumlah 301.786 LHKPN itu berasal dari 244.357 atau 76,7% wajib lapor tingkat eksekutif, 13.960 atau 30,1% wajib lapor di […]