Presiden didampingi Seskab, Menteri ESDM, dan Kepala SKK Migas menerima delegasi Inpex Corp terkait negosiasi Blok Masela, di Istana Merdeka, Selasa (16/7) lalu. (Foto: Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik selesainya negosiasi antara pemerintah dengan Inpec Corporation dalam rencana pengembangan blok kaya minyak, Blok Masela, di Kawasan Tanimbar, Maluku.

Rencana pengembangan Blok Masela yang termasuk di dalamnya soal kandungan lokal dan penggunaan tenaga kerja asli daerah setempat, menurut Presiden Jokowi, telah pula disepakati, dan dilaporkan kepadanya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7) lalu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakinkan, pembangunan Pembangunan Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 4 (empat) dari 12 (dua belas) kota yang ditargetkan akan selesai tahun ini. Keempat PLTSa itu berada di Surabaya, Jakarta, Bekasi, dan Solo.

“Pembangunan PLTSa di kota-kota tersebut, termasuk Bali, dimonitor langsung oleh Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Kamis (18/7).

Dengan pertimbangan dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI), dan melindungi segenap bangsa Indonesia, pemerintah memandang perlu membentuk Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dari matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi.

Atas dasar pertimbangan tersebut pada 3 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. (tautan: Perpres Nomor 42 Tahun 2019).

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), beberapa waktu lalu.

“Pemberian award kepada orang tersebut menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang orang tersebut dan kondisi Provinsi Papua dan Papua Barat yg sebenarnya… termasuk pembangunan dan kemajuannya,” bunyi pernyataan resmi Kemlu RI sebagaimana dimuat di portal www.kemlu.go.id, Rabu (17/7).

OTT Polda Sumut di BPKS Kota Pematangsiantar, Sumut, beberapa waktu lalu. (Foto: IST)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan sementara terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditahan dan menjadi tersangka tindak pidana dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), baik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh Kepolisian Daerah (Polda).

Sikap BKN itu untuk menindaklanjuti temuan KPK dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) dalam OTT terhadap Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Bendahara Pengeluaran BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kota Pematangsiantar, Sumut, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi menerima kunjungan Menlu Singapura Vivian Balakhrisnan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (17/7) siang. (Foto: FID/Humas)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakhrisnan menyampaikan keinginan negaranya untuk melakukan kerja sama yang lebih kuat dengan Indonesia. Keinginan ini disampaikan Vivian saat diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/7) siang.

“Indonesia yang stabil, Indonesia yang aman sangat diapresiasi sehingga kerja sama antara Singapura dengan Indonesia tidak terhambat,” kata Menlu RI Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi saat menerima Menlu Singapura itu.

Dengan pertimbangan untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai, pada 4 Juli 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (tautan: PP Nomor 50 Tahun 2019 – Salinan).

Dalam Pasal 1 PP ini disebutkan, alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi:

Dengan pertimbangan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) guna optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemerintah memandang perlu penyetaraan hak keuangan dan fasilitas.

Atas pertimbangan tersebut, pada 4 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (tautan: Perpres Nomor 47 Tahun 2019 – Salinan).

Menteri ESDM Ignasius Jonn didampingi Kepala SKK Migas dan CEO Inpex Corp menyampaikan keterangan pers usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7). (Foto: Setpres)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan, total biaya pengembangan lapangan Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku, mencapai 18,5 miliar dollar AS – 19,8 miliar dollar AS.

“Ini adalah investasi asing terbesar sejak 1968 dan simbol pembangunan di Indonesia Timur yang berskala global setelah Freeport Indonesia,” kata Jonan usai melaporkan secara persetujuan Rencana Pengembangan (Plan of Development/PoD) Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7).

Presiden Jokowi didampingi Seskab dan Menteri ESDM menerima CEO Inpex Corp, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7). (Foto: Setpres)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut gembira tercapainya persetujuan untuk pembangunan Blok Masela antara pemerintah yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan investor pengelola blok tersebut Inpex Corporation.

“Presiden Jokowi menyambut gembira kerja keras kedua belah pihak sehingga proses negosiasi yang alot bisa diselesaikan. Investasi yang bernilai besar ini dinilai Presiden akan sangat berarti untuk Indonesia,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan usai bersama Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengantar delegasi Inpex Corporation yang dipimpin oleh President/CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda menghadap Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7).