web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 15 May 2019
  • 16640 Views

Keluarkan Radiogram, Mendagri Minta Kepala Daerah Cairkan THR dan Gaji ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Radiogram Nomor 188.3/3890/SJ untuk seluruh Gubernur seluruh Indonesia dan Radiogram untuk Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia dengan Nomor 188.31/3889/SJ yang ditandatangani tanggal 15 Mei 2019 agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tepat waktu sesuai ketentuan.

Dalam radiogram itu disebutkan, sehubungan dengan ditetapkannya dengan PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR atau Tunjangan Hari Raya kepada PNS, anggota kepolisian RI, prajurit TNI, pejabat negara dan penerima tunjangan, pada tanggal 14 Mei 2019, kepala daerah diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  • 15 May 2019
  • 21533 Views

Pemeriksa Bea dan Cukai Dapat Tunjangan Jabatan Fungsional Rp300 Ribu – Rp2,025 Juta

OLYMPUS DIGITAL CAMERADengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

Dalam Perpres itu disebutkan, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai diberikan Tunjangan Pemeriksa Bea dan Cukai setiap bulan.

  • 15 May 2019
  • 18687 Views

Inilah Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

PP WaliDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (tautan: PP Nomor 29 Tahun 2019).

“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak,” bunyi Pasal 1 ayat (1) PP ini.

  • 15 May 2019
  • 13810 Views

Pemerintah Akan Bangun ‘Islamic Science Park’ di Area Jembatan Suramadu

suramadu2Pemerintah akan melakukan langkah konkret guna memajukan wilayah di sekitar Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Menurut Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, pihaknya telah menyiapkan kawasan islami yang terintegrasi di kaki jembatan Suramadu, yaitu Islamic Science Park.

“Lahan yang diperlukan untuk membangun kawasan tersebut adalah 101 hektare, dan porsi wahana yang akan dibangun di tempat rekreasi itu adalah 20% untuk education, 30% untuk art, dan 50% untuk entertainment,” jelas Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/5).

  • 15 May 2019
  • 13378 Views

Moeldoko: Pemerintah Tak Akan Bentuk Tim Pencari Fakta KPPS

KSP Moeldoko didampingi Mendagri dan Menkes menyampaikan keterangan pers usai rapat di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (14/5). (Foto: Humas KSP)

KSP Moeldoko didampingi Mendagri dan Menkes menyampaikan keterangan pers usai rapat di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (14/5). (Foto: Humas KSP)

Pemerintah memastikan tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 17 April 2019 lalu. Alasannya, karena menurut data Kementerian Kesehatan, kematian para petugas itu sebagian besar karena jantung, stroke.

“Penyebab kematiannya bisa dibuktikan. “Bukan karena diracun,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral (Purn) Moeldoko usai rapat dengan dengan sejumlah menteri dan pihak terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (14/5) siang.

  • 15 May 2019
  • 14196 Views

Buka Puasa Bersama, Presiden Jokowi Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Wartawan

Presiden Jokowi mendengarkan curhat para wartawan saat buka bersama di restoran D'Cost VIP di bilangan Abdul Muis, Jakarta, pada Selas (14/5) petang. (Foto: Setpres)

Presiden Jokowi mendengarkan curhat para wartawan saat buka bersama di restoran D’Cost VIP di bilangan Abdul Muis, Jakarta, pada Selasa (14/5) petang. (Foto: Setpres)

Hari kesembilan di bulan Ramadan 1440 H diisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama. Kali ini, giliran para wartawan yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan yang mendapat kesempatan berbuka puasa bersama Kepala Negara, di restoran D’Cost VIP di bilangan Abdul Muis, Jakarta, pada Selasa (14/5) petang.

Presiden Jokowi mengaku merasa sangat senang, selain buka puasa bersama juga bisa berada pada suasana yang tertawa terus.

  • 14 May 2019
  • 16064 Views

Punya Penduduk Muslim Terbesar, Presiden Jokowi: Saatnya Bangkitkan Potensi Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum MUI dan sejumlah pejabat meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, di Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5) sore. (Foto: OJI/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum MUI dan sejumlah pejabat meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5) sore. (Foto: Oji/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, ekonomi syariah memiliki potensi yang besar di tingkat global, di tingkat dunia. Mengutip Menteri Bappenas, Presiden mengatakan, potensi itu di tahun 2023 akan mencapai 3 triliun dollar atau kurang lebih Rp45.000 triliun.

“Saya enggak bisa bayangkan angka seperti itu karena yang kita kelola APBN kita sekarang ini kurang lebih 2.000 lebih sedikit,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (14/5) sore.

  • 14 May 2019
  • 18276 Views

Menhub: Penurunan Tarif Batas Atas Hanya Untuk Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Jenis Jet

Penumpang PesawatMenteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegasan, penyesuaian tarif batas atas (TBA) sebesar 12% sampai 16% hanya berlaku bagi pesawat kelas ekonomi jenis jet.

“Kita tetapkan penyesuaian tarif batas atas dengan penurunan antara 12 sampai 16 persen. Kalau dihitung rata-ratanya adalah 15 persen. Tetapi ini hanya berlaku bagi pesawat kelas ekonomi jenis jet, tidak termasuk jenis propeller,” kata Menhub dalam konferensi pers terkait tarif pesawat yang diselenggarakan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/5).

  • 14 May 2019
  • 18269 Views

Harus Adu Argumen, Menkominfo: Facebook Paling Rendah Penuhi Permintaan Blokir Konten Hoaks

Menkominfo Rudiantara saat menghadiri Raker dengan Komisi I DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (13/5). (Foto: Humas Kemenkominfo)

Menkominfo Rudiantara saat menghadiri Raker dengan Komisi I DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (13/5). (Foto: Humas Kemenkominfo)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan saat ini Facebook menjadi platform yang paling rendah dalam hal pemenuhan permintaan Pemerintah untuk melakuan blokir konten hoaks dalam platform media sosial.

“Mengenai Facebook, FB bisa bicara ke ibu ‘saya akan ikuti pemerintah’. Kami akan sampaikan ke ibu datanya berapa yang kami minta di take down, berapa yang mereka lakukan take down. Facebook adalah yang paling parah.  Iya betul. Saya dengan senang hati (bagikan data),” papar Rudiantara dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo di Gedung Wisma Nusantara II, Jakarta, Senin (13/5).

  • 14 May 2019
  • 16123 Views

Presiden Jokowi Teken PP tentang Perdagangan Perbatasan

Perdagangan Lintas BatasDengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada 6 Mei 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan (tautan: PP Nomor 34 Tahun 2019).

Dalam PP ini disebutkan, setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.