Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas cakupan layanan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) dalam rangka mitigasi dampak Covid-19 melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan menggunakan bahan campuran karet.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa hingga 14 September 2020, subsidi gaji telah disalurkan kepada 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memastikan penyaluran subsidi upah/gaji Tahap III telah dicairkan bagi 3,5 juta orang pekerja/buruh yang berhak menerima sesuai kriteria Permenaker 14/2020.
Pemerintah memberlakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT).
Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) untuk bisa mengendalikan langsung jika ada klaster yang teridentifikasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sejumlah menteri untuk bekerja sama dan memantau langsung perkembangan penanganan Covid-19 pada 8+1 provinsi.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan yang luar biasa dan adaptif diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk respons terhadap pandemi Covid-19.
Pelaksanaan Operasi Yustisi yang dimulai serentak nasional sejak Senin 14 September 2020, diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan persebaran virus Covid-19.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, menyampaikan bahwa dari perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di dalam negeri, rata-rata kasus aktif di berbagai daerah cenderung mengalami penurunan.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menyampaikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan terus bekerja sama dengan unsur TNI dan Polri di daerah sehingga optimalisasi dari penegakan hukum bisa berjalan.
