Penerima program subsidi upah buruh tidak dibatasi jenis pekerjaan baik kriteria maupun persyaratan lain karena yang terpenting adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki pendapatan di bawah Rp5 juta.

Program bantuan subsidi upah yang diberikan oleh Pemerintah merupakan nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, selain perlindungan risiko kerja dalam bentuk kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan juga jaminan pensiun.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, meresmikan peluncuran laman “Pandang Istana”, yang merupakan kanal resmi pendaftaran partisipasi upacara secara virtual HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (10/8), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir, mengatakan Pemerintah berupaya keras melewati badai pandemi dengan menangani sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan.

Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai dari pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi 15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.

Pemerintah menganggarkan penanganan Covid-19 untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai Rp123,46 triliun, dan berharap pengusaha UMKM yang tergabung dalam ekosistem platform digital dapat mengakses dan memperoleh modal kerja sehingga mampu pulih dan kembali produktif.

Wakil Presiden, Maruf Amin berpesan agar penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) dalam inovasi menjadi arus utama dalam meningkatkan kemandirian bangsa dengan menguatkan inovasi dalam negeri, membeli dan bangga produk Indonesia serta diharapkan menggunakan kandungan lokal.

Sekretariat Presiden (Setpres) membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka melalui konferensi video dan sebanyak 17.845 kuota undangan disediakan untuk masyarakat luas.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK), Thanon Aria Dewangga mendorong para pejabat fungsional penerjemah harus selalu aktif untuk menerjemahkan produk-produk hukum terutama pada tahun 2021 terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020 telah memulai pembangunan Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).