Termasuk Suparman Marzuki, Pemerintah Tunjuk 9 Nama Pansel Kompolnas
Pemerintah membentuk panitia seleksi untuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ada 9 orang Pansel yang diberikan tugas melalui Keputusan Presiden Nomor 2-N Tahun 2020.
Pemerintah membentuk panitia seleksi untuk Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ada 9 orang Pansel yang diberikan tugas melalui Keputusan Presiden Nomor 2-N Tahun 2020.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa perbaikan atau reformasi di Industri Keuangan diperlukan dari sisi pengaturan, pengawasan, dan permodalan agar lebih baik lagi untuk ke depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan bahwa diperlukan adanya reformasi di bidang lembaga keuangan non-bank, baik itu asuransi, dana pensiun maupun yang lain.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa yang ingin dikerjakan pemerintah secara makro dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya satu, yaitu membangun kepercayaan (trust), baik dari dalam negeri maupun luar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung pelaksanaan Integrated Digital Work (IDW) yang telah dilaksanakan sejak awal Januari 2020 di Ruang Rapat Benny S. Muljana (BSM), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteng, Provinsi Jakarta, Kamis (16/1) pagi.
Sebagai bentuk dukungan pengembangan pariwisata di Bali, khususnya yang menghubungkan kawasan Bali bagian Selatan dan Utara, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Jalan Pintas (shortcut) ruas Mengwitani-Singaraja dengan panjang sekitar 12,76 kilometer (km). Jalan pintas tersebut akan memperpendek jarak tempuh dari Denpasar ke Singaraja dari 3 jam menjadi 2 jam […]
Ada 79 Undang-Undang (UU) dan 1.244 pasal telah direvisi terkait UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang telah diselesaikan oleh pemerintah hingga Rapat Terbatas (Ratas) pada hari Rabu (15/1). Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Rabu (15/1) kemarin.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa Kementerian BUMN terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan, untuk melakukan langkah-langkah terkait Pembentukan Jiwasraya Putra sesuai arahan Presiden untuk penyelesaian dengan nasabah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tujuan disusunnya Omnibus Law yakni untuk menggerakkan ekonomi dan melakukan transformasi perekonomian sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pra-masterplan untuk Ibu Kota Negara saat ini telah selesai.