Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyampaikan bahwa volatilitas global sudah mulai mereda di bulan April 2020.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyampaikan bahwa antisipasi kemungkinan terjadinya gelombang kedua yakni dengan kesadaran kolektif untuk bisa memahami, selama belum berhasil menemukan vaksin, maka tidak boleh kendor dan tidak boleh lengah.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, menyampaikan mengenai masalah titik debarkasi terutama adalah untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni Bandar Udara (bandara) Soekarno Hatta dan Ngurah Rai.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyampaikan bahwa perkembangan semua provinsi daerah yang telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami kemajuan yang cukup bagus.

Pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat diberlakukan di semua pintu masuk bagi para warga negara Indonesia (WNI) yang pulang dari luar negeri.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro menyampaikan perkembangan yang menggembirakan yakni alat kesehatan (alkes) untuk test kit, yakni rapid test maupun yang PCR sedang dalam tahap uji validasi dan registrasi di Kementerian Kesehatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa inovasi-inovasi terkait pengembangan Polymerase Chain Reaction (PCR) test kit berharap paling tidak akhir Mei atau awal Juni sudah bisa diproduksi secara massal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta yang berkaitan dengan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) agar betul-betul berjalan dengan baik di lapangan dan diikuti pergerakan sampai ke daerah.

Pemerintah terus memberikan dukungan fiskal untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai langkah penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19.