Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan koordinasi antara pemerintah termasuk Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sangat-sangat erat untuk melakukan sinergi yang kuat pemulihan ekonomi dan terus dilakukan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat terus memberikan dukungan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat dan juga pemerintah daerah (Pemda).

Total dari insentif perpajakan mencapai Rp123,01 triliun akan dinikmati oleh ribuan kelompok usaha yang memang dianggap eligible untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk insentif tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), menyampaikan bahwa dukungan Pemerintah kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yakni subsidi bunga dan program penempatan dana.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) mengungkapkan bahwa bantuan sosial (bansos) akan diperpanjang sampai Desember dan disalurkan secara tunai non-cash. 

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), menyampaikan bahwa biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang di dalam revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 diidentifikasikan sebesar Rp677,2 triliun.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah program untuk menangani dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat memukul bidang kesehatan masyarakat dan ekonomi.

Jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan usai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M yang disampaikan oleh Menag, Fachrul Razi Selasa (2/6) kemarin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa program pemulihan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha serta ada konsep berbagi beban bersama antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan pelaku usaha.