Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyetujui pengoperasian ruas Tol Pandaan-Malang seksi V Pakis-Malang sepanjang 3,1 kilometer (km) tanpa pemberlakuan tarif.
Selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Agama (Kemenag) hanya melayani pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi calon pengantin yang telah menyetor biaya nikah di luar KUA ke kas negara, dapat mengajukan pengembalian.
Pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak Virus Korona (Covid-19), paling lama 6 (enam) bulan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, menyampaikan bahwa paling tidak bisa sampai 6 juta pekerja yang dapat di-support di tahun 2020 dengan kemungkinan penambahan dari skema kolaborasi antara pemerintah dengan BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK) yaitu sekitar 400.000 pekerja.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia menerbitkan Global Bond sebesar 4,3 miliar US Dollar dalam 3 bentuk surat berharga global yaitu Surat Berharga Negara (SBN) seri RI1030, RI1050, dan RI0470 secara elektronik.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Askolani mengatakan bahwa, rumah sakit kini sudah dapat mengajukan klaim penanganan Virus Korona (Covid-19) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) percepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp10 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan fasilitas observasi/penampungan/karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular, utamanya Virus Korona (Covid-19) di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan fasilitas tersebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo dan telah siap beroperasi pada hari ini Senin (6/4).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa ada tiga hal yang menjadi tanggung jawab pengalokasian Dana Desa.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyampaikan bahwa untuk gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) nantinya akan diputuskan di dalam Sidang Kabinet.
